JAKARTA – Peneliti politik DPR RI Ziyad Falahi mengatakan bahwasanya ide atau gagasan untuk kembali pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sejatinya bukan barang baru. Pasalnya, ide tersebut muncul dan diproduksi akibat kekecewaan terhadap amandemen konstitusi pasca Reformasi.
“Gagasan ‘comberan’ tersebut mencoba mencari kambing hitam. Pertama jelas internasional dikambing hitamkan sebagai biang keladi. Kedua, muncul tokoh-tokoh lokal yang dijadikan sebagai sasaran tembak, sebut saja Amien Rais. Sikap mencari kambing hitam tersebut walaupun ‘tolol’ tapi wajar, karena dekrit yang dilakukan pemimpin lemah dan tidak bertenaga jelas hanya menjadi pepesan kosong,” ujar Ziyad Falahi pada media ini, Rabu (4/1/2023).
Merespon isu dekrit, menurut Ziyad Falahi, akhirnya masuk pada situasi dimana dibutuhkan kekuatan militer untuk menopang pemerintahan yang lemah yang diduga kuat tengah bermimpi melanjutkan kekuasannya menjadi tiga periode.
“Hal ini mengingat militer sebagaimana hasil survei, masih menjadi institusi terpercaya, dibandingkan polisi tentunya. Sehingga ‘fasisme’ dalam kemasan presiden yang terlihat lemah merupakan estetika ‘murahan’ yang akan ditampilkan di depan masyarakat yang mayoritas mudah terbuai atau katakanlah mudah ‘tertipu’,” sindir Ziyad Falahi.
Ziyad Falahi menilai bahwa ide tiga periode merupakan rencana ‘tidak tahu diri’ dari sebuah pemerintahan yang gagal. Mirisnya, menurut Ziyad, lembaga sekelas MPR justru menjadi ‘pendukung’ gagasan perpanjangan masa presiden.
“Jika keadaannya begini, ya tidak perlu ada sidang istimewa lah. Akhirnya, kita akan berkutat dengan pragmatisme banyak elemen penting untuk mengarahkan pada adanya dekrit sembari menjual rasa takut masyarakat yang timbul karenanya, untuk menjadi penopang kekuasaan tersebut,” tandas Ziyad mengakhiri keterangannya.
(bm/bti)
