Thursday, February 9, 2023
HomePolitikaFahd El-Fouz BAPERA: Ekonomi Pancasila Yang Fair Trade Jadi Solusi Hadapi Situasi...

Fahd El-Fouz BAPERA: Ekonomi Pancasila Yang Fair Trade Jadi Solusi Hadapi Situasi Global Tahun 2023!

 

Ketua Umum DPP BAPERA Fahd el-Fouz A Rafiq. (foto: istimewa)

KOLN – Pada G20 di Bali tahun 2022 lalu, dunia dinilai hanya berfokus pada beberapa negara saja terutama pada Tiongkok, Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa dan ada rapat di dalam rapat dikarenakan ulah Presiden Joe Biden. Bahkan, di awal 2023 pembahasan global masih menitikberatkan pada Amerika Serikat, Tiongkok hingga konflik Rusia-Ukraina. Demikian disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Barisan Pemuda Nusantara (Ketum DPP BAPERA) Fahd el-Fous A Rafiq.

“Mengingat Amerika Serikat dan Tiongkok masih bersitegang, maka kita harus mampu melakukan analisis mendalam berbasis keilmuannya kita masing-masing sehingga bisa mengambil hikmah untuk diimplementasikan bagi banga dan negara,” ujar Fahd melalui sambungan telepon dari kota Koln, pada Rabu (4/1/2023) waktu Jerman.

Menurut putra penyanyi dangdut ternama A Rafiq tersebut, jika dilihat dari tingkat kesamaan cara bermainnya, maka kita bia melihat bahwa ideologi Amerika adalah demokrasi dan berbasis market driven pengelolaan ekonominya alias swasta murni. Sementara itu, Tiongkok adalah negara komunis dengan government driven cara mengelola ekonominya.

“Amerika adalah capitalism, Tiongkok adalah state capitalism. Ini level playing field-nya jelas beda banget. Amerika ingin menerapkan demokrasi sebagai landasan berdagang dan menggunakan alat penekan tarif masuk tinggi saat ini terlebih dahulu terhadap Tiongkok,” imbuh pria yang bergelar Master of Management bidang ekonomi tersebut.

Fahd menambahkan bahwa Amerika sangat anti dengan state capitalism karena untuk menegakkan state capitalism harus menggunakan state autoritarian atau menggunakan kekuatan reperesif tangan besi menekan pasar dengan kekuatan negara.

“Negara seakan menjadi fasis, sehingga pasar bebas seakan tidak ada. Itulah kapitalisme melihat State Capitalism,” tukasnya.

Fahd yang juga pernah menjabat sebagai Ketum DPP KNPI ini, melihat banyak negara seperti Srilanka, beberapa negara di Afrika hingga Papua Nugini menjalankan roda perekonomiannya dengan gaya heavy on government dan less to private atau semuanya berat ke pemerintah dan kurangnya peran swasta. Mereka adalah negara yang memanfaatkan dana obor Tiongkok yang kian ekspansif.

“Karenanya, framework demokrasi ekonomi dan state driven economy merupakan dua ideologi berbeda yang menjadi titik awal perang dagang. Ini perang baru senjatanya bukan pistol dan bedil bedilan tapi saat ini diawali perang tarif dilanjutkan dengan pelarangan produk masuk ke Amerika atau sampai adanya larangan menggunakan layanan Google misalnya,” papar Fahd.

Jika demikian maka Indonesia, menurut Fahd, harus jeli melihat perang dagang ini dan berusaha memahami negara mana saja yang menggunakan state capitalism sehingga mampu bersikap dengan elegan dan presisi sebagai sebuah bangsa dan negara berdaulat.

“Jika mau masuk ke sebuah negara, mereka tuh biasanya minta goverment guarantee. Dilihat saja negara mana yang menggunakan swastanya pada saat deal B to B tapi senator mereka dan presidennya ikut menekan, maka harus kita curigai agar tidak terjebak pada perang dagang tersebut,” katanya.

Solusi menghindar dari perang dagang tetapi tetap mampu berdaulat, maka menurut Fahd, Indonesia harus menggunakan Ekonomi Pancasila.

“Ekonomi Pancasila adalah ekonomi berbasis fair trade. Berbasis keadilan. Dan bukannya free trade. Indonesia dengan Ekonomi Pancasila berbasis fair trade harus bertindak dengan membangun kekuatan ekonomi dalam negeri. Bangun kekuatan diri sendiri sebagai sebuah bangsa dengan membuat kebijakan ekonomi baru berbasis produk lokal. Ekonomi Indonesia mayoritas UMKM maka kebijakan ekonomi baru berbasis produk lokal sangat memungkinkan dan kita dapat berbangga dengan Ekonomi Pancasila yang berkeadilan dalam menghadapi situasi ekonomi global ini,” pungkas Ketua Bidang Ormas DPP Partai Golkar itu.

(asw/bus)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular