Thursday, April 18, 2024
HomePolitikaDiduga Ada Proyek Bancakan Di Kemenhub, CBA Desak Kejagung Panggil Budi Karya...

Diduga Ada Proyek Bancakan Di Kemenhub, CBA Desak Kejagung Panggil Budi Karya Sumadi

Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi. Pihaknya menilai ada bancaan proyek di Kementerian Perhubungan sehingga meminta Kejagung memanggil Menteri Budi Karya Sumadi untuk dimintai keterangan. (foto; istimewa)

JAKARTACenter for Budget Analysis (CBA), menemukan dugaan adanya proyek bancakan atau penyelewengan anggaran dalam pelaksaan proyek Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Disebutkan bahwa proyek tersebut terkait pengadaan layanan contact center Kemenhub tahun anggaran 2021 dan 2022 melalui satuan kerja Pusat Data dan Teknologi Informasi yang berada dibawah Sekjen Kemenhub.

“Untuk 2021 anggarannya Rp 4,8 miliar dan 2022 anggarannya Rp 4,9 miliar dan kami justru menemukan dugaan penyelewengan yang berpotensi merugikan keuangan negara,” ujar Direktur CBA Uchok Sky Khadafi dalam keterangannya pada media, Senin (26/12/2022).

Uchok Sky Khadafi memaparkan bagaimana pelaksanaan proyek pengadaan layanan contact center tahun 2021, dimana Kemenhub menjalankan sistem tender fascakualifikasi satu file, harga terendah sistem gugur.

“Dari 15 peserta lelang, yang mengajukan penawaran harga hanya satu perusahaan. Hal ini sangat janggal, mengingat sesuai aturan dalam pengajuan harga minimal ada 3 perusahaan yang kemudian dipilih yang paling efesian dan mampu,” imbuhnya.

Kejanggalan lainnya, menurut Uchok, terlihat dari penetapan pagu dan HPS oleh Pokja ULP Kemenhub.

“Antara pagu dan HPS selisihnya sangat kecil senilai Rp 64,5 juta. Hal ini berdampak mahalnya nilai proyek pengadaan layanan contact center tahun anggaran 2021 sebesar Rp 4.850.450.000,- selisihnya hanya Rp 6 juta dari Harga Perkiraan Sendiri yang tetapkan POKJA ULP,” tukas Uchok.

Menurut CBA sendiri, nilai proyek sebenarnya terkait pengadaan layanan contact center tahun 2021 diangka Rp 4,6 miliar.

“Adapun yang disepakati Kemenhub dan pemenang tender sebesar Rp Rp 4.850.450.000,- ditemukan dugaan pemborosan anggaran sebesar Rp 242,1 juta,” sebutnya.

Sementara itu, proyek pengadaan layanan contact center tahun anggaran 2022, pagu yang ditetapkan Kemenhub naik sebesar Rp 137,9 juta. Bahkan pagu dan HPS yang ditetapkan sama persis di angka Rp 5.058.966.000,-

“Hal ini sangat janggal mengingat nilai proyek di tahun 2021 sudah jelas mahal tapi anggaran di tahun 2022 dengan proyek yang sama malah terus naik,” heran Uchok.

Bahkan menurut Uchok, dalam proses lelang proyek pengadaan layanan contact center tahun anggaran 2022 juga ditemukan modus yang sama.

“Bahkan lebih parah karena hanya ada dua peserta lelang dan hanya satu perusahaan yang mengajukan tawaran harga dan perusahaan yang memenangkan proyek 2021 dan tahun 2022 adalah perusahaan yang sama yakni PT. Infomedia Nusantara Jl. RS. Fatmawati 77-81 – Jakarta Selatan,” sebutnya.

Melihat itu semua, CBA menduga kuat proses tender proyek pengadaan layanan contact center tahun anggaran 2021 dan tahun 2022 hanya formalitas belaka.

“Diduga sejak awal pemenang sudah ditetapkan oleh oknum Kemenhub,” kata Uchok.

Oleh karena itu, CBA meminta Kejaksaan Agung segera turun tangan dan melakukan penyelidikan atas dugaan penyelewengan anggaran proyek pengadaan layanan contact center Kemnhub tahun anggaran 2021 dan tahun 2022.

“Panggil dan periksa pejabat terkait, seperti PPK KPA dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk dimintai keterangan,” pungkas Uchok.

(jn/bm/bti)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular