JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia, dr. Ali Mahsun,M.Biomed menyatakan perlakuan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di seluruh ibukota tidak bisa ditolerir lagi. Selama menjabat Gubernur DKI, Ali menilai banyak kebijakan Ahok yang menggusur, mengusir hingga mengarah pada kontak fisik aparat terhadap eksistensi PKL.
“Tindakan Pemprov DKI dibawah kepemimpinan Ahok jelas melanggar konstitusi dan Perpres Nomor 125 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Bagi kami hanya satu kata Say No to Ahok,” ujar Ali Mahsun kepada tim cakrawarta.com di Jakarta, Minggu (6/3/2016).
Ali menambahkan, sangat terkejut dengan sikap Ahok yang akhir-akhir ini mencoba mengambil hati para PKL dengan menyatakan tidak akan main gusur dan pemberian “pil politik” berupa kredit usaha pada PKL. Bagi mantan Ketua Umum Bakornas LKMI PB HMI 1995-1998 itu, perubahan sikap Ahok sangat politis dan cenderung memanfaatkan momentum Pilgub DKI yang akan datang.
“Ahok tidak memiliki rasa malu. Apapun dia lakukan demi ambisi berkuasa kembali. Tapi PKL memiliki harga diri dan martabat hidup. Masih ingat dengan perlakuannya selama ini pada PKL. Karenanya kami nyatakan haram PKL pilih Ahok pada Pilkada DKI Februari 2017 mendatang,” kata Ali dengan nada tegas.
Untuk diketahui, beberapa hari lalu Ahok yang menyatakan akan maju kembali pada Pilgub DKI 2017 mendatang merubah sikapnya dalam menghadapi PKL. Selain memerintahkan aparat polisi pamong praja (Satpol PP) untuk tidak main gusur juga berencana akan memberikan bantuan modal kerja kepada PKL. Sesuatu yang dinilai politis oleh banyak pihak khususnya APKLI.
(am/bti)
