Wednesday, May 22, 2024
HomePolitikaCBA: Kinerja Pj Gubernur Jakarta Hanya Renovasi Ruang Kerja dan Rehabilitasi Rumah...

CBA: Kinerja Pj Gubernur Jakarta Hanya Renovasi Ruang Kerja dan Rehabilitasi Rumah Dinas!

Pj Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono. (foto: ist)

Jakarta, – Selama menjabat Pj (Penjabat) Jakarta, Heru Budi Hartono dinilai sama sekali belum melakukan terobosan apapun buat rakyat Jakarta. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif lembaga Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi pada media ini, Selasa (14/5/2024).

“Biarpun begitu, masih ada lho, kinerja prestasi yang patut dikasih jempol alias penghargaan oleh Presiden Jokowi dan Mendagri kepada Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur Jakarta. Salah satunya, mampu melakukan renovasi Ruang kerja dan Rehabilitasi maupun Restorasi Dinas Gubernur DKI Jakarta,” ujar Uchok dengan nada sindiran.

Uchok menambahkan terkait sindirannya tersebut, karena ternyata realisasi anggaran renovasi ruang kerja dan restorasi Rumah Dinas Gubernur tidak tanggung-tanggung realisasi anggarannya.

“Realisasi renovasi ruang kerja, rehabilitasi dan restorasi rumah Dinas Gubernur Jakarta dari tahun 2023 – 2024 sudah menghabiskan sekitar Rp 4.5 miliar,” imbuhnya.

Lebih detail, Uchok memaparkan untuk proyek renovasi Ruang Kerja Pj Guberbur menggerus anggaran sebesar Rp 306.494.896,-, sedangkan untuk rehabilitasi maupun restorasi Dinas Gubernur menghabiskan anggaran sekitar Rp 3.087.813. 479,-.

“Anggaran tersebut ditambah lagi sekitar Rp 1.161.962.235,- untuk pengawasan restorasi Rumah Dinas Gubernur,” tukasnya.

“Yang cerdik dan agar realisasi anggaran tersebut terkesan aman atau tidak terlalu gede alias mahal di mata publik, maka “diakali” alias dibuat sumber alokasi berasal dari dua dinas atau lembaga Gubernur,” ujar Uchok menambahkan.

Pernyataan Uchok tersebut dijabarkan seperti pada kasus realisasi anggaran untuk renovasi ruang kerja Pj Gubernur berasal dari Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Jakarta, sedangkan sumber anggaran untuk rehabilitasi maupun restorasi Dinas Gubernur berasal dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi.

Dilihat dari proses dan sampai kepada pemenang tender atas proyek tersebut, lanjut Uchok, nampak janggal sehingga KPK harus melakukan penyelidikan.

“Kami dari CBA meminta aparat hukum seperti KPK untuk membuka penyelidikan atas realisasi anggaran renovasi, Rehabilitasi dan Restorasi Pj Gubernur Jakarta tersebut,” pungkas Uchok.

(Jan/Rafel)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular