JAKARTA – Jalan tol Pejagan – Pemalang merupakan bagian dari jalan tol Trans Jawa yang akan menghubungkan Merak (Banten) dengan Banyuwangi (Jawa Timur). Rencananya tol ini akan dibangun sepanjang 57,5 km dan melewati 4 daerah, yakni Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Pemalang.
Tol tersebut terbagi ke dalam empat seksi. Yaitu, jalan yang sudah bisa dilintasi yakni seksi 1, area Pejagan-Brebes Barat, dan seksi 2, Brebes Barat-Brebes Timur.
Sisanya, masih dalam proses konstruksi. Nantinya, para pemudik bisa mengambil jalur keluar di pintu tol Brebes Timur (Brexit) untuk menuju ke Brebes. Selain itu, tol tersebut juga terintegrasi dengan ruas jalan Tol Jakarta – Cikampek, Cipularang, Padaleunyi dan Cipali, Kabupaten Brebes (Jawa Tengah).
Proyek pembangunan jalan tol tersebut sempat mangkrak selama 20 tahun karena terhambat mengenai pembebasan lahan. Tol Pejagan – Pemalang ini dimiliki bersama antara PT Waskita Toll Road melalui perusahaan induk PT Waskita MNC Trans Jawa Toll Road.
Tetapi, Waskita Toll Road kemudian mengakuisisi kepemilikan ruas tersebut seluruhnya. Mereka juga mengakuisisi 2 ruas tol Trans Jawa lainnya yakni Kanci-Pejagan dan Pasuruhan-Probolinggo. Untuk pembangunan tol Pejagan-Pemalang dengan investasi yang ditanamkan mencapai Rp 5, 52 triliun.
Jalan Tol Pejagan – Pemalang pun diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi pada Kamis (16/6/2016). Tol ini di gunakan untuk arus mudik pada 2016, namun dalam penggunaannya berubah menjadi bencana kemanusiaan yang menelan korban sekitar 17 orang di pintu Tol Brexit.
Merespon bencana tersebut, Koordinator Jaringan Rakyat Korban (JARAK) Tol Brexit), LA Ode Kamaludin mengatakan bahwa pengunaan jalan tol Pejagan – Pemalang keluar pintu Brebes Timur terkesan dipaksakan oleh pihak PT Waskita Karya (WK) sebagai pelaksana Proyek di mana M. Choliq sebagai Direktur Utama (Dirut) telah meyakinkan Presiden Jokowi lewat Menteri BUMN bahwa jalan itu sudah bisa digunakan pada tahun 2016 padahal jalan tol tersebut belum bisa digunakan.
“Dari info yang diberikan tidak sesuai dengan fakta akhir yang mendatangkan musibah mudik terhoror di tahun 2016”, ungkap Kamal, sapaan akrab LA Ode Kamaludin kepada redaksi, Senin (25/7/2016) siang.
Kamal menambahkan bahwa peristiwa tersebut sangatlah memalukan bangsa Indonesia terutama Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
“Dengan melihat fakta di atas kami tidak rela Presiden Jokowi menjadi tumbal dalam pasca peresmian tol Brebes Timur atau Brexit,” imbuhnya.
Maka Kamal bersama ratusan Relawan Jokowi yang tergabung dalam Jaringan Aksi Rakyat Korban Tol Brexit (JARAK) melakukan aksi demonstrasi hari ini, Senin (25/7) di kantor pusat PT Waskita Karya Cawang Jakarta Timur. JARAK dalam orasinya hari ini tersebut mendesak Presiden Jokowi segera mencopot M. Choliq sebagai Dirut WK karena kesalahan informasi dan kelalaiannya. Lebih lanjut, kelompok massa ini meminta BPK RI agar segera melakukan audit investigasi dalam proyek jalan tol Pejagan – Pemalang karena diduga ada bagi – bagi fee dalam proyek tersebut.
“WK juga harus segera bertanggung jawab untuk penyelesaian ganti rugi atas korban yang meninggal di sepanjang pintu tol Brexit,” tandas Kamal menutup pernyataannya.
(bm/bti)
