JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang sejumlah produk jamu asam urat yang ternyata mengandung bahan kimia obat (BKO) memicu keprihatinan di Senayan. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyebut kasus ini sebagai “alarm keras” bagi pemerintah dan publik tentang rapuhnya ekosistem keamanan obat tradisional.
“Temuan BPOM ini harus menjadi alarm bersama. Jamu seharusnya alami dan aman. Jika dicampur bahan kimia obat secara ilegal, justru membahayakan kesehatan,” ujar Netty di Jakarta, hari ini, Sabtu (22/11/2025).
BPOM sebelumnya mengungkap sejumlah produk jamu yang secara sengaja dicampur obat keras, mulai dari anti inflamasi hingga penghilang rasa sakit, yang seharusnya hanya boleh diberikan dengan resep tenaga medis. Praktik ini memberi efek instan pada konsumen, tetapi menyimpan risiko kesehatan serius.
Netty menilai praktik tersebut bukan lagi sekadar pelanggaran usaha, melainkan tindakan yang berpotensi menggerus keselamatan publik.
“Produsen nakal yang mencampur jamu dengan BKO harus ditindak tegas. Ini bukan urusan administratif semata,” katanya.
Ia menjelaskan, konsumsi jamu yang mengandung BKO tanpa pengawasan dokter dapat memicu sejumlah efek samping berat, seperti kerusakan ginjal dan hati, gangguan hormon, hingga infeksi serius akibat penyalahgunaan obat anti inflamasi.
“Efek instan bukan berarti aman. Jamu yang terasa langsung ‘manjur’ justru patut dicurigai,” ujarnya.
Netty juga mengingatkan masyarakat untuk lebih jeli memilih produk herbal, terutama di tengah menjamurnya penjualan jamu secara online dan di pasar tradisional. Izin edar, klaim khasiat yang wajar, serta ketidakhadiran janji ‘penyembuhan cepat’ menjadi indikator dasar yang perlu diperhatikan konsumen.
Sebagai negara dengan kekayaan hayati melimpah, Netty menilai Indonesia seharusnya dapat menjadi pusat industri herbal yang aman dan terstandar. Ia meminta pemerintah terus memfasilitasi pelaku usaha jamu yang taat aturan agar dapat naik kelas menjadi produk fitofarmaka yang teruji dan berkualitas.
“Kita punya potensi besar. Produsen yang patuh aturan harus diberi ruang berkembang,” katanya.
Netty menutup seruannya dengan mengajak pemerintah daerah, pelaku usaha, platform e-commerce, dan masyarakat membangun ekosistem pengawasan yang lebih solid.
“Keamanan produk herbal adalah tanggung jawab bersama. Semua pihak harus terlibat agar masyarakat terlindungi dari produk ilegal dan berbahaya,” pungkasnya.(*)
Kontributor: Ali Hasibuan
Editor: Abdel Rafi
