SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Biro Logistik (Rolog) Polda Jawa Timur kembali mencatatkan prestasi. Pada Monitoring dan Evaluasi (Monev) Logistik Polri 2025 di Jakarta, Senin (8/12/2025), instansi ini meraih dua penghargaan nasional sekaligus dari Asisten Logistik (Aslog) Kapolri: kategori Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Terbaik dan Pelaporan BMN Terbaik.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Aslog Kapolri Irjen Pol Suwondo Naingholan, S.I.K., M.H., kepada Kepala Biro Logistik (Karolog) Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto.
“Alhamdulillah, Biro Logistik Polda Jatim meraih dua penghargaan sekaligus untuk Pemanfaatan BMN serta Pelaporan dan Pengawasan Pengendalian BMN,” ujar Kombes Dirmanto saat dikonfirmasi, Selasa (9/12/2025).
Mantan Kabid Humas Polda Jatim itu menegaskan bahwa capaian ini bukan keberhasilan individu, melainkan kinerja kolektif seluruh personel Rolog.
“Ini bukan prestasi saya pribadi, tetapi hasil kerja keras rekan-rekan di Rolog serta dukungan penuh Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto dan Wakapolda Jatim Brigjen Pol Pasma Royce,” ujarnya.
Menurut Dirmanto, penghargaan ini tidak semata-mata menjadi pemanis kinerja, melainkan pemacu agar pelayanan logistik Polri dapat semakin profesional, akuntabel, dan modern.
“Bangga dan senang tentu ada, tapi bagi kami penghargaan ini justru menjadi cambuk untuk bekerja lebih baik lagi,” katanya.
Meningkatkan Nilai Aset Negara
Dirmanto menjelaskan, pemanfaatan BMN menjadi instrumen penting untuk memastikan aset negara tidak terbengkalai dan mampu memberi nilai tambah bagi pemerintah maupun masyarakat.
“Pemanfaatan BMN memastikan aset negara yang idle dapat dikelola secara optimal tanpa mengubah status kepemilikan. Dari situ, negara memperoleh pemasukan tambahan lewat PNBP,” jelasnya.
Pemanfaatan aset juga menjadi bagian dari strategi mendukung penyediaan infrastruktur dan memperkuat pembangunan daerah.
Di sisi lain, pelaporan dan pengawasan pengendalian BMN menjadi pilar akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara. Proses ini berada dalam kerangka hukum yang ketat, melibatkan Kementerian Keuangan melalui DJKN, kementerian/lembaga pengguna barang, serta pengawasan eksternal oleh BPK RI.
“Semua proses ini memastikan pengelolaan aset negara berlangsung tertib, efisien, dan akuntabel,” kata Dirmanto.(*)
Kontributor: Arif Budi P
Editor: Abdel Rafi
