JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos) yang mencapai Rp 110,72 triliun hingga akhir 2025. Dana yang diperuntukkan bagi sekitar 35 juta penerima itu dinilai berisiko besar tidak tepat sasaran karena maraknya penyalahgunaan untuk judi online dan pembelian rokok.
Ketua FKBI Tulus Abadi mengatakan Kementerian Sosial seharusnya tidak hanya mengeluarkan larangan moral terkait penggunaan bansos, melainkan mengambil langkah konkret dan sistematis. “Pemerintah harus menunjukkan keseriusannya. Tanpa mekanisme kontrol dan instrumen hukum yang jelas, larangan hanya menjadi slogan,” ujar Tulus di Jakarta, hari ini, Minggu (16/11/2025).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, sebelumnya melarang penggunaan bansos untuk judi online, rokok, minuman keras, dan membayar utang. Namun Tulus menilai imbauan tersebut sulit dipatuhi karena tidak didukung pengawasan yang memadai.
Mengutip sejumlah data, FKBI mencatat sekitar 650 ribu penerima bansos diduga menggunakan dana bantuan untuk bermain judi online. Di Jakarta saja, diperkirakan sedikitnya 5.000 orang menyalahgunakan bansos untuk aktivitas tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menyatakan siap memberi sanksi kepada warga yang menyalahgunakan bansos. Namun menurut FKBI, pemerintah belum menjelaskan mekanisme deteksi dan penindakan pelanggaran, sehingga potensi kebocoran tetap besar.
FKBI juga menyoroti tingginya konsumsi rokok di kalangan penerima bansos. Lebih dari 32% penduduk Indonesia atau sekitar 70 juta orang merupakan perokok aktif, dan mayoritas berasal dari kelompok menengah bawah.
Data BPS dan Susenas menunjukkan 10-11% pengeluaran rutin rumah tangga miskin setiap bulan dihabiskan untuk membeli rokok. “Dengan pola ini, sulit membayangkan bansos tidak dipakai untuk membeli rokok,” kata Tulus.
Dorong Mitigasi Hulu, Takedown Judol dan Atur Penjualan Rokok
FKBI meminta pemerintah memperkuat mitigasi dari hulu untuk mencegah kebocoran bansos. Tulus mendorong Kemensos bersinergi dengan Kominfo, PPATK, Kepolisian, dan OJK untuk melakukan takedown masif aplikasi judi online, yang banyak menyasar masyarakat menengah bawah dan remaja.
Untuk persoalan rokok, FKBI menegaskan perlunya pengetatan regulasi, termasuk pelarangan penjualan rokok ketengan sebagaimana diatur dalam PP 28/2024 tentang Kesehatan, serta kebijakan kenaikan harga rokok.
Tulus mengingatkan bahwa tanpa langkah menyeluruh, bansos justru akan mengalir ke bandar judi online atau industri rokok, sehingga gagal membantu penurunan angka kemiskinan yang masih berada di level 8,5% atau sekitar 24,7 juta orang.
“Jika pemerintah tidak serius, bansos berisiko menjadi muspro. Alih-alih mengentaskan kemiskinan, masyarakat justru makin rentan karena dana bantuan digunakan untuk aktivitas yang memperburuk kondisi ekonomi mereka,” ujar Tulus.(*)
Editor: Abdel Rafi
