China, Sabtu (9/11/2024). (foto: instagram/prabowo)
Jakarta, – Presiden Prabowo Subianto diminta untuk lebih berhati-hati dalam menyepakati perjanjian kerjasama dengan pemerintah Tiongkok seperti telah tertuang dalam Joint Statement antara dirinya dengan Presiden Xi Jinping pada Sabtu (9/11/2024) pekan lalu.
Hal tersebut disampaikan alumnus Lemhanas RI, Dr. Rahman Sabon Nama dalam keterangan persnya melalui media ini, pada hari ini, Sabtu (16/11/2024).
“Saya sependapat dengan Guru Besar dari Universitas Diponegoro Prof Edy Pratomo dan Guru Besar Universitas Indonesia Prof Hikmawanto Juwana bahwa perjanjian tersebut membahayakan kedaulatan NKRI,” tegas Rahman Sabon Nama
Menurut Rahman Sabon Nama, Presiden Prabowo Subianto bisa keliru terjebak dalam Joint Statement dengan Presiden Xi Jinping terkait klaim teritori Natuna Utara di Laut China Selatan (LCS) di Riau.
“Seharusnya Menteri Luar Negeri Sugiono sebagai leading sector harus memahami UNCLOS 1982 terkait teritori Indonesia di LCS, Laut Natuna Utara. Karena dalam klaim yang dilakukan oleh Tiongkok ini juga terjadi di gugusan kepulauan Spratly dan Paracel Philipina didasarkan pada klaim landas kontinen,” paparnya detail.
Sedangkan negara-negara ASEAN, lanjut Rahman Sabon Nama, yang mengklaim wilayah tersebut berdasarkan pada aturan hukum internasional yang tercantum di dalam UNCLOS tahun 1982, dimana China ikut menandatanganinya.
“Dalam catatan saya, ketegangan meningkat di kawasan LCS sejak 2014. Peningkatan eskalasi itu dipicu pembangunan kilang minyak oleh Tiongkok yaitu His Yang Shi You 981 di wilayah ZEE landasan kontinen Vietnam,” imbuhnya.
Karena itu, dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke China, Rahman Sabon Nama menilai Presiden Prabowo Subianto terjebak politik Tiongkok dan karena itu harus segera diingatkan atas kekeliruannya itu. Menurut Rahman Sabon Nama, Prabowo terjebak dalam provokasi pemerintahan Xi Jinping yang saat ini semakin masif membangun infrastruktur lewat investasi Ecocity di kawasan Barelang atau Batam, Rempang dan Pulau Galang, sehingga dapat memicu ketegangan dengan kawasan ASEAN lewat pintu masuk Indonesia untuk menguasai Laut Natuna Utara di Selat Malaka.
“Hemat saya ternyata Presiden Prabowo Subianto bekas Menteri Pertahanan itu sepertinya lebih parah dari Presiden Jokowi terkait teritori Indonesia di Laut Natuna Utara. Di era Presiden Jokowi periode pertama kepemimnannya, saya selalu mengingatkan beliau dan menyarankan untuk membangun pangkalan TNI di Natuna serta melengkapi peralatan tempur Kogawilhan I. Dan nasihat saya dilaksanakan Presiden Jokowi untuk membangun pangkalan TNI di Natuna dan memperkuat Pasukan Gogawilhan I, guna menjaga kedaulatan wilayah NKRI yang diklaim China di Natuna Utara tersebut,” tukasnya detail.
Sebagai alumnus Lemhanas RI, Rahman Sabon Nama melihat permasalahan Laut Natuna Utara di LCS menyangkut 3 hal penting yaitu ekonomi, strategis dan politik. “Inilah motif utama bagi Claimant State oleh China. Dan kenapa sekarang justru Prabowo seorang militer yang seharusnya menjalankan kepemimpinan Militer tetapi justru memberikan teladan negatif dalam menjaga kedaulatan NKRI ,” katanya miris.
Putra asal Adonara, Nusa Tenggara Timur itu menegaskan bahwa Laut Natuna Utara di LCS adalah teritori kedaulatan Indonesia sehingga sangat penting dari segi ekonomi karena di wilayah ini sebagai jalur utama pelayaran kapal niaga dari Eropa Afrika dan Asia Barat menuju Amerika dan Asia Pasifik.
“Wilayah ini juga diyakini kaya akan sumber daya alam migas, perikanan dan hasil laut lainnya yang dapat dimanfaatkan China atas claimant state untuk mengeksplorasi dan mengeksplotasi kekayaan sumber daya alam di wilayah kedaulatan eks kerajaan kesultanan Nusantara Lingga Riau dan Siak Sri Indrapura Riau itu. Karena itu penting saya kira kami mengingatkan akan langkah-langkah Presiden Prabowo Subianto yang terjebak pola permainan Xi Jinping dari Tiongkok itu yang justru sangat membahayakan kedaulatan NKRI,” pungkas pria yang juga merupakan Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) itu.
(rafel/tommy)
