SURABAYA – “Pariwisata halal di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal itu dibuktikan bahwa pada tingkat global, Indonesia menduduki peringkat pertama bersama Malaysia. Selain itu, setelah pulihnya pandemi Covid-19, berbagai sektor seperti pariwisata, resor ramah muslim, hotel, dan restoran akan mengalami pertumbuhan besar di tahun-tahun mendatang dan teknologi menjadi salah satu instrumen penting untuk pengembangan wisata halal, misalnya teknologi Artificial Intelligence (AI),” ujar Prof. Dr. Ririn Tri Ratnasari, SE., MSi., dalam pidato pengukuhan dirinya sebagai guru besar dengan judul Pengembangan Pariwisata Halal Berbasis Teknologi, Sudah Saatnya Menguatkan Sumber Daya Manusia Melalui Sertifikasi Profesional di Aula Garuda Mukti Universitas Airlangga, Surabaya, pada Kamis (7/9/2023).
Menurut Ririn, AI mendukung otomatisasi pengembangan pariwisata halal. Pengelolaan pariwisata yang cerdas telah memberikan banyak peluang bagi perusahaan. AI dapat mengembangkan jaringan yang kuat untuk membangun ekosistem dan menghubungkan semua anggota secara dinamis.
Selain itu, di masa mendatang, pariwisata juga akan melibatkan teknologi robotik karena wisatawan ingin mendapatkan pengalaman layanan yang lebih tinggi. AI akan membantu wisatawan muslim dalam memilih destinasi dan paket perjalanan yang sesuai dengan pemasaran di situs perusahaan dan jaringan media sosial selama fase perencanaan.
“Wisatawan juga dapat memperoleh data langsung dari alat bertenaga AI seperti chatbots. Chatbots dapat membantu perjalanan Muslim mengenali beberapa hal yang relevan dengan perencanaan perjalanan Islam,” tambah Guru Besar bidang Ilmu Pemasaran Islam tersebut.
Menurutnya, AI memainkan peran penting dalam mengevaluasi dan mengubah sejumlah data besar di media sosial yang akan menjadi informasi yang berguna. AI menawarkan solusi yang kuat untuk wisatawan muslim, seperti analitik media sosial dan kerangka kerja rekomendasi pariwisata untuk informasi.
Tetapi, sebaik-baiknya teknologi, menurutnya, AI memiliki tantangan tersendiri, salah satunya perihal keamanan data. Selain itu, tantangan lain seperti biaya awal yang tinggi dalam penelitian dan pengembangan, investasi terus-menerus untuk menjaga data selalu update, kebutuhan akan ahli AI dengan biaya tambahan, masalah etika, moral, dan hukum juga perlu dicermati.
“Untuk mengoptimalkan AI, maka butuh dukungan dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu mengelola pariwisata halal berbasis teknologi AI yang ahli dan kompeten,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan SDM profesional dapat dilakukan melalui berbagai sertifikasi professional, khususnya bagi SDM yang bekerja pada sektor pariwisata halal. Saat ini, tidak semua SDM yang bekerja di industri tersebut memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pekerjaannya, sehingga diperlukan sertifikasi untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi.
“Dalam hal ini, Kementerian Pariwisata dapat menyiapkan kurikulum berbasis digital, seperti pemasaran digital, kewirausahaan digital, bahkan pelayanan berbasis digital,” pungkasnya.
(pkip/mar/bti)
