Beredar di media sosial, bahwa salah satu bakal calon presiden, Anies Rasyid Baswedan berusaha menepis keraguan masyarakat yang mengira dirinya (jika terpilih menjadi Presiden RI, red.) tidak akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu proyek Presiden Jokowi yang dimaksud adalah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Kepastian itu disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono belum lama ini. Menanggapi pernyataan Anies tersebut, Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem yang paling awal mendeklarasikan Anies sebagai bakal calon presiden, menyambut baik pernyataan Anies tersebut.
“Tentu kalau bisa diteruskan akan sangat baik sekali,” ujar Surya Paloh. Di sisi lain, dirinyapun akan sangat mendukung bila dalam program kerja yang dijalankan Kabinet Indonesia Maju, perlu interupsi maka akan segera dilakukan perbaikan (dikutip dari konten Islam.com).
Sayangnya, orang-orang yang tidak menginginkan Anies maju dan menjadi Presiden mengabaikan pernyataan Surya Paloh akan mendukung apa-apa yang dijalankan Kabinet Kerja Indonesia Maju, apabila perlu interupsi maka akan segera dilakukan perbaikan. Ini artinya terjadi mispersepsi dimana seakan semua proyek harga mati harus dijalankan, padahal bisa diinterupsi dan diperbaiki. Demikian kurang lebih pernyataan Surya Paloh yang dapat ditangkap.
Pernyataan Anies sebenarnya biasa-biasa saja. Setiap peristiwa pergantian pimpinan pasti pejabat baru akan meneruskan kebijakan dari pendahulunya. Hal yang mustahil pejabat baru langsung menyetop kebijakan pejabat lama dan menjalankan kebijakan barunya.
Penyataan Anies itu menjadi tidak biasa, ketika dipandang dari sudut orang-orang yang ketakutan proyek-proyek yang digagas sebelumnya akan dibatalkan Anies. Bukan itu saja, mereka bisa saja di kemudian hari akan berhadapan dengan hukum, dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau lainnya karena tersandung masalah dengan proyek-proyek yang mereka garap di masa lalu.
Banyak contoh kasus seseorang harus berurusan dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di masa lalu dan berakhir ke jeruji besi (baca: penjara) justru di saat dia seharusnya menikmati kebahagiaan hari tuanya bersama anak cucunya.
Dengan dukungan luas rakyat ,mereka berkeyakinan Anies akan membatalkan proyek-proyek yang tidak bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pada akhirnya membebani rakyat.
Antusiasme dukungan rakyat, diyakini Anies akan membawa perubahan untuk Indonesia yang lebih baik dengan mengubah kebijakan pro oligarki menjadi kebijakan pro rakyat.
Framing terkait penggiringan opini atas pernyataan Anies dan tokoh partai pengusung dari Partai Nasdem, agar terkesan rakyat pemilih menjadi ragu bahwa Anies akan melakukan perubahan setelah menjadi Presiden, diduga merupakan kompromi busuk. Karena itu dapat kita lihat misalnya beberapa komprosi busuk dibalik semua itu, diantaranya, pertama, memecah dukungan partai pengusung dengan menyudutkan Partai Nasdem. Mereka menghembuskan narasi bahwa Partai Nasdem bagian dari pendukung oligarki. Dukungan Partai Nasdem pada Anies adalah bagian dari skenario oligarki untuk mengamankan kepentingannya lewat Anies Rasyid Baswedan. Target tuduhan adalah untuk membuyarkan soliditas partai pendukung sehingga Anies gagal menjadi Calon Presiden pada Pilpres 2024.
Kedua, mem-framing opini bahwa Anies bagian dari oligarki sama saja dengan pendahulunya sehingga Anies tidak layak dijadikan Presiden. Orang yang lebih layak jadi calon Presiden/ Presiden adalah calon yang direstui orang dekat dengan Presiden sebelumnya. Dengan demikian, walau Anies terus laju menjadi Capres karena telah mengantongi syarat dukungan ambang batas threshold, tapi sebaliknya diharapkan dukungan rakyat pada Anies menjadi rendah karena framing yang mereka buat.
Di mana-mana, Anies dielukan rakyat karena mereka berkeyakinan bahwa Anies akan membawa perubahan bagi perbaikan bangsa dan kehidupan rakyat dan akan konsisten menjalankan pemerintahan sesuai undang-undang yang berlaku.
Diyakini apabila Anies menjadi Presiden RI pada Pilpres 2024 mendatang, akan melakukan pengawasan dan mengaudit terhadap semua pembangunan proyek-proyek lewat whistleblowing system.
Saya berkeyakinan Anies konsisten akan melakukan pengawasan sesuai perintah UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang Undang Nomor 1 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 pasal 76 terkait pembangunan proyek baik yang sedang berjalan maupun yang sudah selesai.
Keyakinan saya dan rakyat pendukungnya sama yaitu bahwa Anies Rasyid Baswedan akan melakukan perubahan menuju Indonesia yang lebih baik berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku, tidak akan merekayasa Undang-Undang untuk kepentingan oligarki atau kelompok kepentingannya sendiri.
Kenapa saya sebegitu yakinnya? Karena rekam jejak digitalnya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta sudah membuktikan bahwa dia punya keberanian menegakkan hukum yang dilanggar oligarki, sehingga apabila nantinya proyek Kereta Api Cepat atau proyek IKN tidak diteruskan atau dibatalkan, bukanlah kehendak Anies tetapi yang membatalkannya adalah hasil audit, review, pemantauan, evaluasi dan atau penyelenggaraan whistleblowing system yang dijalankan berdasarkan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.
Anies apabila menjadi Presiden, saya yakin akan meneruskan kebijakan Presiden sebelumnya sepanjang tidak menyimpang dari peraturan hukum dan undang-undang atau ketentuan lain yang berlaku. Ini menandaskan bahwa Anies tidak tersesat di jalan yang terang.
Bahwa dia akan meneruskan kebijakan pendahulunya tanpa melakukan audit, review, pemantauan, evaluasi dan atau penyelenggaraan whistleblowing system sehingga Anies adalah bagian dari oligarki atau Anies dalam kendali oligarki adalah kebohongan yang sengaja dilontarkan lawan politik yang harus dilawan dengan cara yang bermartabat.
LAKSMA TNI (Purn.) Ir. FITRI HADI SUHAIMI, MAP
Analis Kebijakan Publik
