Jakarta, – Kasus PDNS (Pusat Data Nasional Sementara) yang down atau dibobol hacker dinilai harus menjadi perhatian serius semua pihak. Pemerintah dinilai tidak boleh sekedar mengatakan menyerah dan tak mampu berbuat apa-apa mengingat data-data yang down tersebut meliputi ratusan lembaga dan instansi yang artinya keamanan data digital warga negara nampak tiada harganya dan negara bisa dikatakan gagal melindungi hal tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa pihaknya heran ketika mendapati Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Kemenkominfo) hanya pasrah dan tidak berani melawan para hacker yang sudah mengunci dan menguasai data nasional tersebut.
“Padahal PDN (PDNS, red.) dibangun dengan duit yang tidak sedikit, dan sangat besar sekali. PDN mulai dibangun pada tahun 2019 dengan dengan belanja proyek Jasa Konsultansi Penyusunan Roadmap Penyelenggaraan Pusat Data Nasional 2019-2024 dengan biaya Rp 506.890.000,-” ujar Uchok pada media ini, Minggu (30/6/2024).
Kemudian, lanjut Uchok, dari tahun 2019 – 2024 Kemenkominfo melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika sudah melakukan lelang 16 proyek untuk membangun PDN.
“Dari 16 proyek tersebut, alokasi anggaran yang akan digelontorkan mencapai Rp 1,1 Triliun dengan realisasi anggaran PDN dari 2019-2024 hanya mencapai sebesar Rp 972 Miliar,” imbuh Uchok detail memaparkan anggaran PDNS.
Uchok menjelakasn mengapa realisasi anggaran tidak bisa mencapai Rp1,1 Triliun. Menurutnya, realisasi yang tidak sampai itu dikarenakan pada tahun 2021 ada satu proyek yang gagal lelang.
“Proyek tersebut adalah Jasa Konsultansi Manajemen Proyek Penyelenggaraan Pusat Data Nasional dengan alokasi sebesar Rp 125.990.652.000,-” tukasnya.
Karena itulah, menurut Uchok, pihaknya meminta kepada Menteri Komunikasi Dan Informatika Budi Arie Setiadi alias Munie untuk segera mundur sebagai menteri.
“Anehnya, sampai sekarang kelihatan Menteri Munie tenang – tenang saja, tanpa ada rasa bersalah sama sekali,” heran Uchok.
Padahal, lanjut Uchok, kalau Menteri Munie masih punya “rasa malu” seharusnya sudah ikhlas untuk mundur dari jabatan Menteri sejak adanya pengumuman PDNS Down oleh Pemerintah.
“Tetapi Menteri Komunikasi Dan Informatika tidak tahu malu, dan masih ingin menikmati fasilitas negara yang disediakan oleh Sekretariat Jenderal Kominfo seperti sewa kendaraan dinas Menteri dan Wakil Menteri yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 756.704.000,-” sindir Uchok.
Agar tidak berlarutu-larut, lanjut Uchok, pihak CBA meminta kepada KPK untuk membuka penyelidiki atas 16 proyek untuk membangun PDN di kementerian Komunikasi Dan Informatika.
“Dan langkah pertama untuk untuk membuka penyelidikan ini adalah panggil saja menteri Munie ke kantor KPK,” tandas Uchok menegaskan pernyataan sekaligus menutup keterangannya.
(bm/rafel)
