Wednesday, April 17, 2024
HomePolitikaDaerahAlami Aksi Premanisme Pamdal DPRD Kota Cilegon, Ketum PP KAMMI: Tindak Tegas...

Alami Aksi Premanisme Pamdal DPRD Kota Cilegon, Ketum PP KAMMI: Tindak Tegas Pelakunya!

Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) Elevan Yusmanto. Ia mengutuk keras sikap premanisme Pamdal DPRD Kota Cilegon saat mengusir mahasiswa yang melakukan protes di dalam ruang rapat paripurna DPRD Kota Cilegon, Senin (6/9/2021). (foto: istimewa)

 

JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) Elevan Yusmanto mengutuk keras sikap premanisme pengamanan dalam (Pamdal) DPRD Kota Cilegon saat mengusir mahasiswa yang melakukan protes di dalam ruang rapat paripurna DPRD Kota Cilegon pada hari ini, Senin (6/9/2021). Agenda rapat saat itu adalah Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2022 .

“Mengutuk keras atas apa yang dilakukan pihak DPRD Kota Cilegon beserta pamdalnya, karena kader-kader kami di Cilegon, sebagai mahasiswa hanya mau menyampaikan aspirasi atas kejanggalan proses APBD, kenapa justru diperlakukan kasar?” kata Elevan Yusmanto dalam keterangannya kepada awak media, Senin (6/9/2021).

Dari video rekaman yang beredar, kata Evan pamdal DPRD melakukan aksi premanisme untuk mengusir mahasiswa yang membentangkan spanduk penolakan terhadap politisasi anggaran. Keberadaan spanduk yang sempat terbentang tersebut bertuliskan “KAMMI Menggugat!! Tolak Politisasi Dana APBD” sontak menjadi perhatian seluruh peserta dan undangan sidang paripurna yang kemudian langsung ditutup.

“Pamdal DPRD Kota Cilegon sangat brutal mengusir kader KAMMI yang merupakan mahasiswa di Cilegon dengan menarik, menyeret, membanting, Mencekik bahkan menginjak kepala. Kami meminta Pemerintah dan kepolisian setempat menindak tegas oknum keamanan yang melakukan hal tersebut,” katanya.

Sementara itu, Ketua PD KAMMI Cilegon Ediyansyah mengatakan penolakan mereka lakukan karena mensinyalir adanya politisasi anggaran dalam pembahasan KUA-PPAS, pasalnya tidak ada transparansi dalam proses tersebut.

“Kami ngga ngapa-ngapain, cuma mau menolak (KUA-PPAS) ini dipolitisasi, karena kan rapatnya di luar kota, ujung-ujung sudah disahkan. Ini ada kepentingan politik. APBD untuk rakyat, jangan dipolitisasi,” tegas Ediyansyah.

(bti)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular