BANGKALAN – Dalam acara bedah buku Merahnya Ajaran Bung Karno yang diselenggarakan oleh Universitas Trunojoyo Madura (UTM) pada Kamis (7/12/2023), Airlangga Pribadi Kusman pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga menemukan kembali (rediscovery) dan mengkontekstualisasikan ajaran Bung Karno dalam konteks dinamika politik kontemporer Indonesia menuju 2024.
Menurut Airlangga, Bung Karno bersama dengan Bung Hatta, Bung Sjahrir, dan Tan Malaka menegaskan sistem politik republik sebagai corak utama Indonesia Merdeka. Bahkan seperti yang ditegaskan oleh Bung Karno dalam Pidato Lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945 menguraikan bahwa dengan corak sistem republik maka dengan mudah seseorang yang menjadi Presiden kemudian otomatis diteruskan oleh anaknya menjadi kepala negara.
“Sehubungan dengan kondisi sekarang, maka arah perjalanan politik Indonesia telah mengingkari kesepakatan para pendiri republik, dimana keluarga khususnya anak dari presiden mendapatkan privilege melalui keputusan MK untuk memperoleh kesempatan menjadi wakil presiden,” ujarnya pada acara yang dihadiri perwakilan 28 kampus Seluruh Indonesia itu.
Airlangga Pribadi Kusman yang juga merupakan alumnus Ph.D dari Murdoch University Australia itu menambahkan bahwa arah politik yang memperlihatkan menguatnya privilege atau keistimewaan dari keluarga pemimpin, bertentangan dengan nafas Pancasila seperti dikumandangkan oleh Bung Karno dalam pidato “Lahirnya Pancasila”.
“Bung Karno menyatakan bahwa Republik Indonesia yang akan dibangun jangan sampai mengagungkan satu orang, memberi kekuasaan pada satu golongan kaya maupun aristokrat. Namun Indonesia dimana negara ini adalah milik semua, semua untuk semua,” tegasnya yang disambut tepuk tangan meriah para mahasiswa yang hadir di Lantai 5 Gedung Rektorat UTM itu.
Lontaran penyataan Sukarno tersebut menurut Airlangga menegaskan bahwa Republik Indonesia yang diperjuangkan oleh Sukarno dan para founding fathers lainnya berusaha membatasi kekuasaan karena itulah esensi dari Republik.
“Sementara keistimewaan maupun pemanfaatan hukum bagi kepentingan kekuasaan yang tengah terjadi adalah pengingkaran terhadap prinsip republik sebagai esensi dari Pancasila,” tukasnya.
Fenomena penciptaan politik dinasti, lanjut Airlangga, melalui pemanfaatan institusi hukum ini juga memperlihatkan terjadinya krisis terhadap republik dimana kekuasaan tak terbatas akan menjadi ancaman bagi fase mutakhir dari pembajakan atas demokrasi.
“Saat ini menjadi momentum bagi warga negara untuk membela Republik dan membela demokrasi yang diperjuangkan oleh para pendiri republik!,” tandas Airlangga.
(rils/rafel)
