Wednesday, May 22, 2024
HomePolitikaDaerahAhok Dinilai Ketakutan Atas Penolakan Forum RT RW Se-DKI Jakarta

Ahok Dinilai Ketakutan Atas Penolakan Forum RT RW Se-DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

JAKARTA – Pekan lalu, Forum Ketua  RT dan RW di Jakarta mengumpulkan 3 juta KTP warga sebagai bentuk penolakan terhadap kepemimpinan Ahok di DKI Jakarta.

Mendengar informasi itu, Ahok kemudian  melarang ketua RT RW DKI berpolitik karena lembaga itu menerima gaji  dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Ketua Umum Jaringan Nasional Indonesia Baru (JNIB) Wignyo Prasetyo menilai pernyataan Ahok tersebut terkesan arogan, bila sudah pakai dana APBD sudah tak boleh berpolitik.

“Jika  RT dan RW menerima dana dari APBD karena dihitung kerja mereka dan operasional mereka mengorganisasikan warga. Jika mereka menerima honor, itu karena kehormatan. Jika disebut gaji gak benar, apakah ada kontrak kerja, upah juga demikian,” tegas Wignyo, Minggu (7/8/2016).

Selanjutnya yang disampaikan Ahok dalam berbagai media bahwa  RT RW ingin berpolitik sebaiknya mundur. Wignyo menyatakan, bahwa pernyataan Ahok ini merupakan bentuk pengabaian partisipasi warga negara terhadap hak politiknya. Padahal Forum RT dan RW bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak politik dan cara menentukan nasib para RT dan RW. Hal ini dijamin dalam konstitusi.

Sebenarnya apa disampaikan Ahok, melarang RT dan RW berpolitik apalagi menolak Ahok merupakan bentuk ketakutan Ahok tidak terpilih lagi menjadi Gubernur untuk kedua kalinya. Memang kinerja watak Ahok bukan pemimpin, melainkan arogan ketika berkuasa, lebih suka menggusur, lebih pro kepada pengusaha kotor ketimbang rakyat miskin.

Karenanya, Wignyo mengajak ketua RT dan RW tetap melanjutkan perjuangannya mengumpulkan KTP warga sebagai bukti bahwa warga DKI Jakarta tidak mau dipimpin Ahok lagi sebagai Gubenur. Wignyo bersama JNIB mendukung langkah – langkah yang dilakukan Forum RT dan RW sebagai upaya positif dan pilihan politik adalah hak, tanpa mengaitkan dengan upah dan operasional lainnya.

(kf/bti)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular