Setiap kali musim kemarau datang, cerita yang sama seolah berputar di kepala kita. Langit memutih, bau asap mulai menyelinap ke pagi, dan berita tentang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menghiasi layar ponsel. Di balik kabut asap yang sering kita anggap sekadar gangguan pandangan itu, ada rantai dampak yang jarang kita sadari sepenuhnya. Asap bukan cuma soal sesak napas atau sekolah yang libur. Asap adalah awal dari cerita panjang yang berujung pada piring makan kita mulai dari gagal panen, distribusi yang tersendat, hingga harga pangan yang naik.
Karhutla di Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan, bukan lagi kejadian sesaat. Ia telah menjadi pola tahunan yang kian intens ketika El Nino memperpanjang musim kering. Lahan gambut yang mengering mudah terbakar, dan begitu api menyala, dampaknya merambat ke banyak sektor. Sektor pertanian adalah salah satu yang paling rentan. Asap tebal mengurangi intensitas cahaya matahari yang sampai ke tanaman, mengganggu proses fotosintesis, dan pada akhirnya menurunkan produktivitas. Di beberapa wilayah, kondisi ini diperparah dengan kekeringan yang membuat tanaman pangan seperti padi, jagung, dan sayuran layu sebelum waktunya. Hasilnya? Gagal panen yang mengancam stok pangan lokal.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat misalnya, secara terbuka mengakui bahwa karhutla berpotensi memicu gagal panen. Rapat-rapat koordinasi pun digelar untuk mengantisipasi hal ini, karena mereka tahu betul bahwa sekali panen gagal, dampaknya tidak berhenti di sawah. Petani kehilangan pendapatan, pasokan beras dan pangan lain menyusut, dan pada titik tertentu, harga di pasar mulai bergerak naik. Ini bukan sekadar teori. Di lapangan, ketika produksi turun dan permintaan tetap, harga akan mencari titik baru yang lebih tinggi.[
Namun, gagal panen hanyalah satu mata rantai. Ada bagian lain yang sering luput dari perhatian yaitu distribusi atau rantai pasok. Ketika asap menutupi langit, jarak pandang di jalan raya dan sungai pun menurun drastis. Truk pengangkut beras, sayur, dan bahan pangan lain harus melaju lebih pelan, bahkan kadang berhenti sementara demi keselamatan. Di Kalimantan, Bulog mengaku harus menyesuaikan jadwal distribusi karena kabut asap. Beberapa daerah seperti Sampit bahkan sempat menghentikan pelayanan sementara karena jarak pandang yang terlalu terbatas. Artinya, meskipun stok ada, barang tidak selalu bisa sampai tepat waktu ke pasar.
Dalam ekonomi pangan, waktu adalah biaya. Ketika pengiriman tertunda, risiko kerusakan barang meningkat, terutama untuk komoditas segar seperti sayur dan buah. Pedagang pun menghadapi dilema antara tetap mengirim dengan risiko rugi, atau menunggu hingga kondisi membaik dan kehilangan momentum penjualan. Di sisi lain, biaya logistik bisa membengkak karena rute yang lebih panjang atau kebutuhan akan pengawetan ekstra. Semua biaya tambahan ini pada akhirnya akan dibebankan ke harga jual. Konsumen di pasar tradisional maupun modern pun merasakan dampaknya dalam bentuk harga yang lebih mahal.
Fenomena ini sebenarnya sudah terlihat dalam data inflasi terbaru. Pada Agustus 2026, inflasi Indonesia mencapai 3,19% secara tahunan, dengan kenaikan harga terutama dipicu oleh kelompok makanan dan minuman. Pemerintah mulai waspada karena kemarau panjang dan karhutla berpotensi menekan produksi sejumlah komoditas dan mendorong harga di tingkat konsumen. Ini adalah sinyal bahwa tekanan inflasi pangan bukan lagi ancaman abstrak, melainkan realitas yang sedang terjadi.
Ekonom pun mengingatkan bahwa biaya pencegahan karhutla jauh lebih kecil dibandingkan kerugian ekonomi yang ditimbulkannya. Jika kebakaran berlangsung cukup lama, dampaknya bisa muncul dalam bentuk tekanan harga pangan dan penurunan pendapatan masyarakat, terutama di daerah yang bergantung pada sektor pertanian. Dalam konteks ini, penguatan sistem peringatan dini inflasi daerah menjadi penting. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu mampu mengarahkan intervensi secara cepat ke wilayah yang menghadapi gangguan produksi maupun distribusi. Tanpa itu, kita hanya akan bereaksi setelah harga naik, bukan mencegahnya sebelum terjadi.
Yang menarik, dampak karhutla terhadap pangan tidak selalu seragam di seluruh Indonesia. El Nino memang meningkatkan risiko gangguan produksi di wilayah terdampak, tetapi dampaknya terhadap harga nasional sangat tergantung pada stok, distribusi, impor, dan kebijakan pemerintah. Artinya, meskipun ada wilayah yang mengalami gagal panen, harga beras nasional belum otomatis melonjak jika stok cadangan cukup dan distribusi dari wilayah lain lancar. Namun, di tingkat lokal, terutama di daerah yang menjadi sentra produksi sekaligus terdampak karhutla, tekanan harga bisa terasa sangat nyata.
Di sinilah pentingnya melihat karhutla bukan hanya sebagai isu lingkungan, tetapi juga sebagai isu ketahanan pangan. Ketika api membakar hutan dan lahan, yang terbakar bukan hanya pohon dan semak. Yang terbakar adalah potensi panen, akses distribusi, dan stabilitas harga pangan. Dalam jangka pendek, masyarakat merasakan dampaknya dalam bentuk harga cabai, beras, atau sayur yang naik. Dalam jangka panjang, jika pola ini terus berulang tanpa mitigasi yang efektif, ketahanan pangan nasional bisa terganggu secara struktural.
Lalu, apa yang bisa dilakukan? Pertama, pencegahan karhutla harus menjadi prioritas. Ini berarti penguatan patroli, pemantauan hotspot, dan penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Kedua, sistem peringatan dini untuk produksi dan distribusi pangan perlu diperkuat. Ketika karhutla terdeteksi, pemerintah daerah harus segera memetakan wilayah mana yang berisiko gagal panen dan menyiapkan skema distribusi alternatif. Ketiga, intervensi harga harus lebih cepat dan tepat sasaran. Operasi pasar, subsidi transportasi, atau bantuan pangan langsung bisa meredam tekanan harga sebelum menjadi inflasi yang meluas.
Yang tidak kalah penting adalah komunikasi. Masyarakat perlu memahami bahwa kenaikan harga pangan bukan sekadar permainan pedagang, melainkan akibat dari rantai dampak yang kompleks. Dengan pemahaman ini, tekanan sosial terhadap pedagang bisa dikurangi, dan fokus bisa diarahkan pada solusi struktural. Di sisi lain, pemerintah juga perlu lebih transparan dalam menyampaikan data produksi, stok, dan distribusi pangan agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Last but least, cerita tentang asap, gagal panen, dan harga pangan adalah pengingat bahwa kita semua terhubung dalam satu sistem yang rapuh. Api yang menyala di lahan gambut Kalimantan bisa berujung pada piring makan yang lebih mahal di Jawa. Karena itu, mencegah karhutla bukan hanya tugas pemerintah atau perusahaan, tetapi tanggung jawab bersama. Setiap kali kita melihat asap, mari ingat bahwa di baliknya ada petani yang kehilangan panen, pedagang yang kesulitan distribusi, dan ibu rumah tangga yang harus membayar lebih untuk beras dan sayur. Hanya dengan memahami rantai dampak ini, kita bisa membangun ketahanan pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Semoga.(*)
HERY PURNOBASUKI
Guru Besar Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga dan Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan UNAIR
