Tanpa sengaja, kemarin 9/9/2036), penulis menyaksikan program TV yang isinya berita tentang “desil”. Ketika orang miskin di daerah, sama si desil dianggap mampu/kaya. Sementara ada anggota DPR/DPRD justru tercatat di desil sebagai miskin dan layak dapat bantuan. Terus terang, penulis nggak tahu cara kerja “si desil” itu seperti apa? Katanya, desil itu dipakai untuk memetakan tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Hebat banget si desil.
Gara-gara itu dan soal desil yang nggak akurat, penulis berpikir. Ternyata di negera ini jadi orang miskin itu serba salah. Harus berjuang dan membuktikan bahwa mereka memang miskin. Bantuannya belum tentu dapat tapi disuruh membuktikan kemiskinannya dengan datang ke kantor pemerintah. Lalu bilang, “saya ini miskin” dan serahkan data-data kemiskinannya. Luar biasa sistem di negera ini, sangat menyesakkan dada.
Sependek pergaulan penulis dengan orang yang layak dibantu, hidup mereka itu sudah jelas kekurangan. Penghasilannya tidak tetap, utang menumpuk dan sering ditagih bank emok, rumahnya juga sederhana banget. Pusing bila anaknya belum makan, apalagi bila ada urusan biaya kebutuhan sekolah anak. Jelas miskin tapi diminta membuktikan kemiskinannya dengan mengurus surat ini itu, datang dan antre ke kantor pemerintahan. Ditanyain, difoto, diverifikasi, disuruh nunggu, lalu dipanggil lagi. Untuk apa begitu? Ternyata, bukan untuk dapat bantuan pemerintah. Tapi cuma diberi tahu, datanya akan diproses dan layak dipertimbangkan miskin”.
Ironi dan menyakitkan sih. Orang miskin yang sering pusing, paling tidak punya waktu karena harus cari sesuap nasi. Tidak punya ongkos dan paling tidak punya akses informasi, bahkan paling bingung untuk menghidupi keluarganya justru di-treatment oleh “sistem di negera ini” supaya aktif membuktikan ketidakmampuannya agar bisa masuk dalam daftar desil orang miskin.
Verifikasi data desil itu mungkin niatnya baik. Biar nggak salah sasaran, biar akurat. Tapi eksekusinya malah membebani kelompok masyarakat yang paling lemah. Jadi tambah bikin pusing orang miskin. Harus ke sana ke sini, bolak balik. Disuruh isi formulir yang orangnya belum tentu bisa baca bisa tulis (kayak gini banyak banget di kampung-kampung). Disuruh ke kantor desa, belum lagi disuruh lengkapi dokumen yang ada biayanya biarpun murah. Ngurus data saja lama banget, bisa setengah hari sendiri. Jujur, suka kasihan sama orang-orang yang lemah. Bukannya dibantu secara konkret, malah direpotin ke sana ke sini.
Urusan data miskin doang kok melelahkan ya. Sudah miskin, malah disuruh membuktikan kemiskinannya. Segitu nggak percayanya negara sama rakyatnya yang miskin. Padahal mereka, kasat mata, jelas layak mendapat pertolongan dan bantuan bukan hanya dari negara. Tapi dari warga lain yang merasa mampu atau “the have”. Sedih banget sih kalau melihat kondisi begini.
Maaf ya, mungkin birokrasi data di negara ini memang urgen untuk dibenahi. Jangan sampai sistemnya malah memberatkan beban orang-orang yang hidupnya sudah berat banget. Bagi orang miskin itu, dunia nyata sudah jadi ujian hidup yang berat, malah ditambah berat dengan verifikasi data si desil. Orang miskin itu hanya bisa diam dan nggak bisa bersuara keras seperti demonstran. Orang miskin akhirnya hanya bisa membatin, “Kok kayak gini amat sih urusan membuktikan saya ini miskin?”. Capek dan ruwet, padahal belum tentu dapat bantuannya.
Secara subjektif, maaf lagi ya, mungkin sistem di negara ini kayaknya memang dirancang. Agar orang miskin harus bisa membuktikan kemiskinannya dan makin tersisih dari tanggung jawab negaranya sendiri. Negara sering lupa, di tanah gemah ripah loh jinawi ini, masih banyak orang tua yang terpaksa berpuasa dan lagi berjuang agar anaknya bisa makan besok!
Bisa nggak sih didatangi saja rumahnya orang miskin (bukan yang mengaku miskin), perbaiki datanya segera. Belum dikasih bantuannya saja udah merepotkan. Jadi pusing kepala. Duh jadi lapar nih, mana nasi MBG mau dong …!(*)
SYARIFUDIN YUNUS
Dosen Unindra dan Pegiat TBM Lentera Pustaka
