Empat tahun sekali dunia berhenti sejenak. Perang ditunda, perdebatan politik mereda, bahkan rivalitas antar bangsa berubah menjadi sorak-sorai di depan layar televisi. Piala Dunia selalu dipromosikan sebagai panggung paling demokratis dalam olahraga. Semua bangsa, tanpa memandang kekuatan ekonomi maupun politiknya, diberi kesempatan bermimpi menjadi juara dunia. Piala Dunia 2026 bahkan disebut sebagai tonggak baru inklusivitas. Untuk pertama kalinya, 48 negara mendapat tiket tampil. FIFA menjual narasi bahwa sepak bola kini semakin terbuka. Asia memperoleh tambahan kuota. Afrika mendapat ruang lebih besar. Negara-negara yang sebelumnya hanya menjadi penonton akhirnya bisa ikut berpesta.
Namun, di balik euforia itu tersimpan ironi yang layak direnungkan. Semakin banyak negara diundang, semakin jelas terlihat siapa pemilik sesungguhnya pesta tersebut. Sejak peluit pertama dibunyikan, aroma Eropa begitu dominan. Bukan sekadar karena banyak negara Eropa tampil meyakinkan, melainkan karena hampir seluruh infrastruktur kemenangan memang berpusat di sana. Pemain terbaik, pelatih terbaik, akademi terbaik, liga paling kompetitif, teknologi olahraga tercanggih, hingga industri media sepak bola terbesar, semuanya bermuara di satu kawasan.
Piala Dunia memang dimainkan di berbagai benua. Akan tetapi, “ibu kota” sepak bola modern tetap berada di Eropa. Fenomena ini mengingatkan kita pada gagasan Immanuel Wallerstein tentang World Systems Theory. Dalam teori tersebut, dunia dibagi menjadi negara inti (core), semi periferi, dan periferi. Negara inti menguasai modal, teknologi, pengetahuan, serta menentukan aturan permainan. Negara periferi menyuplai sumber daya, tetapi menikmati nilai tambah yang jauh lebih kecil.
Jika teori itu dipindahkan ke dunia sepak bola, peta kekuatannya menjadi sangat jelas. Eropa adalah core. Asia, Afrika, bahkan sebagian Amerika Latin masih berfungsi sebagai pemasok talenta. Anak-anak berbakat dari Senegal, Jepang, Korea Selatan, Maroko, Ekuador, hingga Kolombia bermimpi bermain di akademi Ajax, Dortmund, Manchester City, Barcelona, atau Paris Saint-Germain. Begitu bakat mereka berkembang, nilai ekonomi mereka berpindah ke klub-klub elite Eropa. Negara asal memang memperoleh kebanggaan ketika mereka membela tim nasional, tetapi keuntungan terbesar tetap dinikmati pusat sistem.
Persis seperti negara berkembang yang mengekspor bijih nikel, kakao, atau sawit dalam bentuk mentah, lalu membeli kembali produk olahan dengan harga berkali-kali lipat. Sepak bola ternyata tidak jauh berbeda dengan ekonomi politik global. Ketimpangan itu diperkuat oleh apa yang dalam ilmu organisasi dikenal sebagai Resource Dependence Theory. Federasi-federasi sepak bola di Asia dan Afrika masih sangat bergantung pada Eropa. Pelatih datang dari sana. Kurikulum kepelatihan mengacu ke sana. Teknologi analisis pertandingan dibeli dari sana. Bahkan nilai komersial seorang pemain baru benar-benar melonjak setelah bermain di liga Eropa.
Akibatnya, banyak negara berkembang mengalami paradoks. Mereka berhasil menghasilkan pemain hebat, tetapi gagal membangun sistem yang melahirkan pemain hebat secara berkelanjutan. Yang berkembang adalah individu, bukan ekosistem. Di titik inilah teori Antonio Gramsci tentang hegemoni menjadi sangat relevan. Hegemoni tidak bekerja melalui paksaan. Ia bekerja ketika cara berpikir pihak yang dominan diterima sebagai satu-satunya kebenaran.
Hari ini, hampir semua negara belajar sepak bola menggunakan “kamus Eropa”. Model akademi ditiru dari Belanda. Filosofi permainan mengacu pada Spanyol atau Jerman. Pendekatan fisik mengikuti Inggris. Analisis performa menggunakan perangkat lunak yang dikembangkan perusahaan-perusahaan Eropa. Tidak ada yang salah dengan belajar. Masalahnya, terlalu lama menjadi peniru membuat kita kehilangan keberanian menjadi pencipta.
Asia selalu datang satu langkah terlambat. Ketika Eropa mulai mengembangkan data analytics, kita baru memperbaiki metode latihan. Ketika mereka menggunakan artificial intelligence atau akal imitasi (AI) untuk membaca performa pemain, banyak klub Asia masih sibuk menyelesaikan persoalan dasar pengelolaan kompetisi. Kesenjangan itu semakin lebar karena sepak bola modern telah berubah menjadi industri dengan modal yang luar biasa besar.
Hari ini, satu klub elite Liga Inggris mampu membukukan pendapatan tahunan yang melampaui anggaran sebagian federasi sepak bola di negara-negara berkembang. Kekuatan finansial tersebut memungkinkan mereka membangun laboratorium sport science, merekrut ilmuwan data, ahli biomekanika, psikolog olahraga, pakar nutrisi, hingga mengembangkan pusat rehabilitasi berteknologi tinggi. Dalam ekosistem seperti itu, kemenangan bukan lagi semata ditentukan oleh kualitas individu pemain, melainkan oleh kemampuan sebuah institusi mengintegrasikan modal, ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi secara berkelanjutan.
Kompetisi tidak lagi dimenangkan semata oleh kaki paling cepat atau tendangan paling keras. Kompetisi dimenangkan oleh ekosistem. Inilah sebabnya mengapa menambah jumlah peserta Piala Dunia tidak otomatis mengubah keseimbangan kekuatan. Kuota memang bisa dibagikan. Namun, kualitas tidak pernah lahir dari kuota. Ia lahir dari investasi puluhan tahun, tata kelola yang konsisten, pendidikan pelatih yang sistematis, kompetisi usia muda yang sehat, dan industri olahraga yang berkelanjutan.
Lalu, di mana posisi Indonesia?
Pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar menghitung peluang lolos ke Piala Dunia berikutnya. Selama ini kita sering terjebak pada euforia sesaat. Naturalisasi pemain dianggap solusi. Pergantian pelatih dipersepsikan sebagai jawaban. Stadion baru dipuji sebagai simbol kemajuan. Padahal, persoalan utamanya bukan berada di permukaan. Kita masih lemah pada fondasi.
Negara-negara yang kini menikmati dominasi tidak membangun kejayaan dalam semalam. Selama puluhan tahun mereka secara konsisten membangun akademi usia dini, menyempurnakan kurikulum kepelatihan, memperkuat kompetisi amatir, mengintegrasikan dunia pendidikan dengan sport science, serta menciptakan industri sepak bola yang mampu membiayai inovasinya sendiri. Dari proses panjang itulah lahir ekosistem yang terus memproduksi pemain, pelatih, teknologi dan budaya kemenangan secara berkelanjutan, sehingga prestasi menjadi konsekuensi logis dari sistem yang matang, bukan sekadar keberuntungan satu generasi emas.
Mereka tidak sekadar mencetak pemain; mereka membangun institusi yang terus melahirkan pemain berkualitas lintas generasi. Mereka tidak hanya mengejar kemenangan sesaat, tetapi membangun sistem yang menjadikan kemenangan sebagai konsekuensi. Sebab dalam sejarah olahraga, sistem hampir selalu mengalahkan keajaiban. Karenanya, Piala Dunia 2026 bukan sekadar menentukan siapa yang mengangkat trofi, melainkan memperlihatkan bagaimana ketimpangan global direproduksi melalui arena yang paling populer di muka bumi yaitu sepak bola.
Di balik sorak-sorai stadion, dunia kembali diingatkan bahwa dominasi tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kemampuan membangun ekosistem yang unggul, berkelanjutan dan visioner.
Karena itu, memperbesar jumlah peserta hanyalah demokratisasi administratif. Ia belum menyentuh demokratisasi struktural. Selama modal, ilmu pengetahuan, teknologi, industri, dan pusat inovasi tetap terkonsentrasi di Eropa, Piala Dunia akan terus menjadi panggung global dengan naskah yang ditulis oleh aktor yang sama.
Mungkin inilah ironi terbesar sepak bola modern. Kita semua diundang ke pesta. Namun, hanya segelintir orang yang memiliki rumah tempat pesta itu diselenggarakan. Bagi Indonesia, pelajaran terbesar bukanlah bagaimana mengejar satu tiket ke Piala Dunia. Pelajaran sesungguhnya adalah bagaimana membangun ekosistem yang membuat kita tidak lagi bergantung pada pusat-pusat kekuatan lama. Sebab bangsa yang besar tidak hanya mampu melahirkan pemain hebat. Bangsa yang besar mampu melahirkan sistem yang terus melahirkan pemain hebat, bahkan ketika generasi terbaiknya telah pensiun. Semoga.(*)
MOH. JA’FAR SODIQ MAKSUM
Penikmat Bola dan Dosen UNWAHA Tambakberas, Jombang
