“Manusia akan berpegang teguh pada ilusi ketika mereka tidak memiliki hal lain untuk dipegang.” — Czesław Miłosz (1911-2004), The Captive Mind (1953)
Pidato Presiden Prabowo Subianto di parlemen tentang program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, dan sekolah rakyat memang menampilkan narasi besar tentang redistribusi kekayaan negara ke desa.
Akan tetapi, kritik dari media internasional seperti The Economist dan pengamat ekonomi dalam negeri menyoroti kesenjangan antara retorika dan realitas fiskal.
Kebijakan ini dinilai terlalu ekspansif, berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan memperlihatkan pola eksekusi yang lebih banyak digerakkan oleh kalangan TNI dan parcok (partai cokelat) alias Polisi.
Akibatnya, menimbulkan kasak-kusuk dan pertanyaan publik tentang arah politik otoritarian dalam praktik ekonomi rakyat.
Sedikit banyak, kritik atas pidato tersebut menguak bahwa janji perputaran uang hingga Rp 10,8 miliar per desa per tahun dan ratusan triliun di tingkat nasional memang terdengar menjanjikan.
Namun demikian, sumber pendanaan yang diklaim berasal dari “penghematan anggaran dan uang yang tadinya pasti dikorupsi” tidak sepenuhnya meyakinkan.
Demikian pula, kritik The Economist menilai program MBG dan Kopdes Merah Putih bisa menghabiskan sedikitnya Rp 320 triliun atau sekitar 10 persen dari target pendapatan negara.
Di lain hal, proyeksi penerimaan pajak justru menurun akibat melemahnya harga komoditas ekspor.
Hal ini, tentu saja bisa menimbulkan risiko pelebaran defisit fiskal, terutama jika harga energi global melonjak dan subsidi harus ditambah.
Di sisi lain, narasi Presiden Prabowo tentang “menggelontorkan uang ke rakyat” dianggap sebagai jawaban atas neoliberalisme yang menyedot kekayaan ke luar negeri.
Namun, kritik dalam negeri menyoroti bahwa pola eksekusi program lebih banyak dijalankan oleh aparat TNI dan Parcok alias aksi “yang hijau dan coklat” sebagaimana disebut Presiden sendiri.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kebijakan ekonomi rakyat justru menjadi instrumen konsolidasi politik otoritarian, di mana distribusi ekonomi dikendalikan oleh struktur militer dan paramiliter, bukan oleh mekanisme sipil yang transparan.
Jika dibaca via fiksi The Captive Mind (1953) dari Czesław Miłosz (1911-2094), kebijakan ini menyerupai “pil Murti-Bing” yang menenangkan rakyat dengan janji gizi gratis dan koperasi desa, tetapi sekaligus menumpulkan daya kritis terhadap struktur kekuasaan.
Dikutip ucapan Milosz, “Tekanan dari negara totaliter yang maha kuasa menciptakan ketegangan emosional pada warganya yang menentukan tindakan mereka. Ketika orang-orang terbagi menjadi ‘pendukung setia’ dan ‘penjahat’, maka setiap tipe orang yang patuh, pengecut, dan bayaran akan mendapat nilai tinggi; sedangkan di antara ‘penjahat’ terdapat persentase yang sangat tinggi dari orang-orang yang jujur, tulus, dan setia pada diri mereka sendiri.”
Boleh dikata, ucapan ini menyoroti bagaimana rezim otoritarian mendorong perilaku konformis dan oportunis.
Demikian pula, konsep “Ketman” yang digambarkan Miłosz sebagai kepura-puraan demi bertahan hidup, dapat dianalogikan dengan para birokrat dan intelektual yang memilih mendukung program besar ini meski menyadari risiko fiskal dan politiknya.
Mereka berpura-pura loyal demi posisi aman, sementara kritik substantif terhadap kebijakan dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional.
Dengan demikian, kesenjangan utama dalam kebijakan ekonomi Presiden Prabowo terletak pada kontradiksi antara retorika redistribusi dan realitas fiskal yang rapuh, serta antara janji demokratisasi ekonomi rakyat dengan praktik eksekusi yang cenderung otoritarian.
Seperti yang diingatkan Miłosz, “karya pemikiran manusia harus mampu melewati ujian realitas yang brutal dan telanjang. Jika tidak mampu, maka karya itu tidak berharga.”
Ungkapan Milosz ini relevan untuk menilai apakah kebijakan MBG, Kopdes Merah Putih, dan sekolah rakyat benar-benar mampu bertahan menghadapi ujian krisis moneter dan pelemahan rupiah, atau sekadar menjadi narasi penenang yang menutup mata terhadap risiko jangka panjang.
Sementara, Ian Bassin dalam, pencara dan penulis, dalam TED Talk How To Spot Authoritarianism and Choose Democracy mengungkapkan, demokrasi adalah tentang memiliki pilihan dan otoritarianisme adalah tentang tidak memiliki pilihan, kata pengacara dan dengan merinci tujuh langkah dari buku panduan otoritarianisme, ia mengajak kita semua untuk mengesampingkan perbedaan kita dan memikirkan kembali peran kita dalam perjuangan untuk kebebasan, mengungkapkan harapan dan kekuatan di balik setiap pilihan yang kita buat.
Berikut tujuh rincian Bassin:
1. Mempolitisasi Lembaga
2. Menyebarkan Disinformasi
3. Memperbesar Kekuasaan Eksekutif
4. Menekan Perbedaan Pendapat
5. Menargetkan Komunitas Rentan
6. Merusak Pemilu
7. Menghasut Kekerasan
Akhirnya, tanpa harus memelototi seluruh jejaring media digital, tujuh sinyal otoritarianisme ala Bassin, sudah ada di pelupuk mata.
#coverlagu: Album Teror & Intimidasi karya musisi independen Indonesia Pari Kesit (61) resmi dirilis pada tahun 2025, menandai kembalinya ia dengan karya yang sarat kritik sosial dan politik.
REINER EMYOT OINTOE
Fiksiwan
