SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Keputusan Uni Emirat Arab (UEA) meninggalkan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) pada 2026 dinilai bukan langkah spontan akibat memanasnya geopolitik Timur Tengah. Pengamat ekonomi internasional dari Universitas Airlangga (UNAIR), Rossanto Dwi Handoyo, menilai keputusan tersebut merupakan strategi jangka panjang untuk memperbesar kapasitas produksi minyak nasional.
Menurut Rossanto, selama menjadi anggota OPEC, UEA harus mematuhi kuota produksi sekitar 3 hingga 3,5 juta barel per hari. Padahal, kapasitas produksi negara itu dinilai jauh lebih besar dan ditargetkan dapat mencapai 5 hingga 6 juta barel per hari.
“UEA sudah lama memiliki keinginan keluar dari OPEC. Wacananya sudah muncul sejak beberapa tahun terakhir, tetapi saat harga minyak masih relatif tinggi, langkah itu belum dianggap menguntungkan,” ujar Rossanto dalam keterangannya pada media ini, Senin (18/5/2026).
Guru besar bidang Ekonomi Internasional tersebut mengatakan bahwa konflik geopolitik di Timur Tengah, termasuk ketegangan Iran dan Amerika Serikat, lebih tepat disebut sebagai faktor pemicu percepatan keputusan, bukan penyebab utama.
Ia menilai situasi kawasan yang kian tidak stabil, termasuk ancaman terhadap jalur dan infrastruktur energi, justru menjadi momentum bagi UEA untuk menjalankan strategi energi yang lebih independen.
Selain faktor ekonomi, Rossanto menyoroti adanya perbedaan kepentingan politik antara UEA dan Arab Saudi di kawasan Timur Tengah. Arab Saudi sebagai pemimpin de facto OPEC dinilai memiliki pendekatan berbeda terhadap konflik di Yaman dibandingkan UEA.
“Perbedaan kepentingan geopolitik itu membuat soliditas internal OPEC semakin teruji,” katanya.
Rossanto mengingatkan, keluarnya UEA dapat memicu efek domino di tubuh OPEC apabila negara anggota lain mengikuti langkah serupa. Menurut dia, kondisi itu berpotensi melemahkan mekanisme pengendalian produksi minyak global yang selama ini menjadi kekuatan utama organisasi tersebut.
Saat ini, kata dia, OPEC hanya menguasai sekitar 40 persen pasokan minyak dunia. Karena itu, apabila solidaritas internal melemah, negara-negara produsen minyak bisa berlomba meningkatkan produksi demi menjaga pendapatan nasional masing-masing.
“Kalau setiap negara memproduksi minyak tanpa kontrol bersama, harga minyak dunia justru bisa jatuh. Dalam jangka panjang, negara produsen sendiri yang akan paling terdampak,” ujar Rossanto.
Bagi Indonesia sebagai negara pengimpor minyak, penurunan harga minyak dunia dinilai dapat memberi keuntungan jangka pendek karena mengurangi tekanan subsidi energi. Namun, Rossanto mengingatkan pemerintah agar momentum tersebut tidak membuat transisi energi terbarukan terabaikan.
Menurut dia, kondisi ini justru dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mempercepat reformasi sektor energi dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.(*)
Kontributor: Maia Ch
Editor: Abdel Rafi
