SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Dampak penutupan Selat Hormuz oleh Iran mulai menjalar hingga Indonesia. Salah satu sektor yang terdampak paling cepat adalah energi, ditandai dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi sejak April 2026. Pemerintah menyesuaikan harga Pertamina Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, memicu kekhawatiran baru terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Kenaikan harga BBM ini tidak hanya berdampak pada biaya transportasi dan logistik, tetapi juga berpotensi mendorong inflasi. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Wasiaturrahma, memperkirakan kebijakan tersebut menyumbang inflasi sekitar 0,06 persen. Namun, tekanan bisa semakin besar seiring pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati Rp 17.200 per dolar AS.
“Jika tekanan nilai tukar berlanjut, dampaknya terhadap inflasi bisa lebih tajam. Apalagi harga BBM juga bervariasi antarwilayah, seperti di Sumatera Utara dan Kalimantan yang bisa lebih tinggi Rp 300 hingga Rp 600,” ujarnya.
Di balik kenaikan harga BBM nonsubsidi, muncul ancaman yang tak kalah serius: migrasi konsumsi energi. Wasiaturrahma menjelaskan, pengguna Dexlite berpotensi beralih ke Biosolar, sementara pengguna Pertamax Turbo cenderung turun ke Pertamax. Pergeseran ini, jika terjadi secara masif, berisiko membebani anggaran negara melalui lonjakan subsidi.
Menurut dia, pemerintah perlu mengantisipasi fenomena tersebut dengan memperketat distribusi BBM subsidi. Langkah yang dapat ditempuh antara lain optimalisasi penggunaan QR code di SPBU, integrasi sistem pembayaran dengan data kendaraan, serta penerapan pembatasan berbasis teknologi bagi kendaraan yang tidak berhak.
Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga dinilai penting. Penggunaan BBM yang tidak sesuai spesifikasi mesin tidak hanya berdampak pada efisiensi, tetapi juga berisiko merusak kendaraan dalam jangka panjang.
“Jika konsumen kelas atas beralih ke BBM subsidi, maka tujuan menjaga defisit anggaran justru bisa berbalik. Beban subsidi berpotensi jebol karena volumenya meningkat,” kata Wasiaturrahma.
Dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah didorong untuk segera merampungkan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 terkait kriteria kendaraan pengguna BBM subsidi. Penyesuaian berbasis kapasitas mesin (CC) dinilai lebih efektif untuk memastikan subsidi tepat sasaran.
Di sisi lain, percepatan transisi menuju kendaraan listrik menjadi solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga minyak dunia. Namun, transformasi ini harus diiringi dengan kesiapan ekosistem, termasuk transportasi publik yang memadai agar aktivitas ekonomi tetap terjaga.
“Transformasi energi bukan sekadar respons jangka pendek atas gejolak geopolitik, melainkan investasi jangka panjang. Kendaraan listrik kini menjadi alternatif strategis, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi, di tengah volatilitas harga minyak global,” ujar Wasiaturrahma.(*)
Kontributor: Khefti
Editor: Abdel Rafi
