JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Upaya penanganan bencana banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang menunjukkan percepatan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, persoalan koordinasi dan akurasi data antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi catatan penting.
Pakar kebijakan publik Abdullah Rasyid menilai, kemajuan penanganan pascabencana terlihat dari pembangunan hunian sementara (huntara) yang terus berjalan. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kebutuhan huntara mencapai 4.189 unit.
“Hingga awal Maret 2026, ribuan unit huntara telah dibangun dan sebagian sudah ditempati lebih dari 1.300 kepala keluarga. Ini menunjukkan adanya percepatan yang cukup signifikan,” ujar Abdullah dalam keterangannya, Kamis (26/3/2026).
Selain pembangunan hunian, pemerintah juga menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada warga terdampak sebagai solusi sementara. Skema ini dinilai membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sambil menunggu pemulihan hunian permanen.
Namun, pria yang juga merupakan Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan itu mengingatkan bahwa masih terdapat warga yang bertahan di tenda pengungsian. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tamiang mencatat sekitar 1.396 jiwa masih berada di pengungsian per awal Maret 2026.
Menurut dia, perbedaan data antara BNPB dan BPBD menunjukkan adanya persoalan koordinasi yang perlu segera dibenahi. “Ada ketidaksinkronan data yang berpotensi memengaruhi ketepatan kebijakan. Ini menjadi catatan penting dalam penanganan bencana,” katanya.
Abdullah menilai, kesenjangan informasi antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi tantangan dalam memastikan kebijakan berbasis kondisi riil di lapangan. Ia mendorong penguatan sistem pelaporan berbasis teknologi, termasuk pemanfaatan data geospasial dan pemantauan secara real-time.
Selain itu, ia mengusulkan adanya mekanisme insentif berbasis kinerja, peningkatan kapasitas aparatur daerah, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan untuk memperkuat akuntabilitas.
“Keterbukaan data dan pelibatan publik menjadi kunci agar penanganan bencana berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar pria yang merupakan mahasiswa Program Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN itu.
Abdullah juga menilai kunjungan langsung Presiden Prabowo Subianto ke Aceh Tamiang saat Idulfitri menjadi langkah strategis untuk memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan laporan yang diterima pemerintah pusat.
Menurut dia, pendekatan langsung tersebut dapat memperkuat koordinasi sekaligus mempercepat pengambilan keputusan berbasis kondisi riil masyarakat.
Secara keseluruhan, ia menilai penanganan bencana di Aceh Tamiang pada masa pemerintahan saat ini menunjukkan kemajuan. Namun, perbaikan sistem koordinasi dan integrasi data tetap diperlukan agar respons pemerintah semakin adaptif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat terdampak.(*)
Kontributor: Ahmad Toha A
Editor: Abdel Rafi
