JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Lonjakan harga minyak mentah dunia akibat eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dinilai berpotensi menekan stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia. Pemerintah diminta segera memastikan ketersediaan energi bersubsidi, khususnya LPG 3 kilogram dan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, untuk melindungi masyarakat kecil dari dampak krisis.
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) dr. Ali Mahsun Atmo, M.Biomed., mengatakan bahwa harga minyak mentah dunia telah melonjak hingga sekitar 113 dollar AS per barel sejak pecahnya konflik pada 28 Februari 2026. Kondisi tersebut diperparah dengan penutupan Selat Hormuz yang memicu kenaikan harga gas LPG dan komoditas pangan di pasar global.
“Situasi ini memicu kekhawatiran terhadap ancaman resesi dan krisis ekonomi dunia. Indonesia tentu tidak bisa mengabaikan dampaknya,” kata Ali Mahsun di Jakarta, Selasa (10/3/2026) malam.
Menurut dia, lonjakan harga minyak jauh di atas asumsi harga minyak dalam APBN 2026 yang dipatok sekitar 70 dollar AS per barel berpotensi menambah beban anggaran negara secara signifikan.
Ali memperkirakan selisih harga tersebut dapat menambah tekanan terhadap APBN hingga ratusan triliun rupiah. Di sisi lain, kenaikan harga gas alam dunia sekitar 20-30% juga menjadi tantangan serius karena sebagian besar kebutuhan LPG nasional masih bergantung pada impor.
Ia menyebutkan, kebutuhan LPG Indonesia mencapai sekitar 8,2 juta metrik ton per tahun. Dari jumlah itu, sekitar 80% atau 6,5 juta metrik ton berasal dari impor, dengan sekitar 50% di antaranya dipasok dari kawasan Timur Tengah melalui jalur Selat Hormuz.
Dalam situasi tersebut, Ali menilai pemerintah perlu memprioritaskan langkah mitigasi yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di lapisan bawah.
“Pertama, pemerintah harus menjamin ketersediaan LPG 3 kilogram bagi puluhan juta masyarakat kecil serta pelaku usaha mikro dan pedagang kaki lima. Kedua, memastikan ketersediaan BBM subsidi, terutama bagi sekitar delapan juta pengemudi ojek daring di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, ia mendorong pemerintah memaksimalkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mempercepat transisi kendaraan berbahan bakar minyak ke sepeda motor listrik bagi pengemudi ojek daring sebagai langkah jangka menengah menghadapi potensi lonjakan harga energi.
Menurut Ali, langkah-langkah tersebut penting agar dampak gejolak global tidak langsung menghantam sektor ekonomi rakyat kecil.
“Mitigasi harus memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat serta menjaga roda ekonomi pedagang kaki lima, usaha mikro, dan pengemudi ojek daring tetap berputar,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah memastikan pasokan energi bersubsidi tetap stabil agar tidak menimbulkan kegaduhan sosial seperti yang pernah terjadi saat kelangkaan LPG 3 kilogram pada awal 2025.
“Kita tentu tidak ingin gejolak global berujung pada keresahan sosial di dalam negeri. Ketersediaan LPG 3 kilogram dan BBM subsidi bagi masyarakat kecil harus benar-benar dijamin,” ujar Ali, yang juga pernah menjabat Ketua Umum Bakornas LKMI PB HMI periode 1995-1998.
Ali menegaskan, APKLI-P bersama pedagang kaki lima, pelaku usaha mikro, dan pengemudi ojek daring mendukung langkah pemerintah dalam melindungi kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global.
Ia juga mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral segera menyampaikan skema pengamanan pasokan LPG 3 kilogram dan BBM subsidi agar masyarakat memperoleh kepastian di tengah ketidakpastian global.
“Upaya pemerintah menjaga stabilitas APBN dan memastikan kebutuhan energi rakyat kecil tetap terpenuhi menjadi langkah penting agar perekonomian nasional tetap bertahan di tengah tekanan global,” pungkas Ali Mahsun.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
