JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) menilai pernyataan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurijal terkait keberadaan ahli gizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai ucapan yang memalukan dan merusak martabat lembaga legislatif. Kritik keras itu disampaikan Ketua FKBI, Tulus Abadi, yang menilai komentar Cucun menunjukkan ketidakpahaman mendasar mengenai pentingnya tenaga ahli dalam program makanan bagi pelajar.
Tulus menyebut, meski Cucun sudah menyampaikan permintaan maaf, substansi pernyataannya tetap bermasalah. “Pernyataan itu bukan hanya memalukan, tapi juga menggelikan. Sebagai wakil rakyat, apalagi Wakil Ketua DPR tiga periode, ia seharusnya memahami urgensi peran ahli gizi dalam menjamin kualitas program MBG,” ungkapnya di Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Ia juga menyamakan kekeliruan tersebut dengan pernyataan kontroversial Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun yang pernah menyebut tidak ada dokter yang menyatakan kematian akibat rokok. Menurut Tulus, kedua pernyataan ini menunjukkan rendahnya sensitivitas sebagian anggota DPR terhadap isu kesehatan publik.
FKBI menegaskan keberadaan ahli gizi bukan sekadar aksesori program, melainkan kebutuhan mendesak. Hingga kini, lebih dari 12 ribu siswa dilaporkan mengalami keracunan dalam pelaksanaan program MBG di berbagai daerah. Kondisi tersebut memperlihatkan lemahnya pengawasan dan buruknya mutu makanan yang disediakan.
“Ini bukti konkret bahwa program MBG bermasalah karena tidak melibatkan ahli yang kompeten, termasuk ahli gizi dari organisasi profesi seperti Persagi,” kata Tulus.
Ia menambahkan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri mengakui bahwa program MBG berkontribusi terhadap 43% kasus keracunan pangan di Indonesia, angka yang dinilai sangat ironis dan mengkhawatirkan.
Desak Majelis Kehormatan DPR Bertindak
Menurut FKBI, permintaan maaf politik tidak cukup untuk menutup persoalan. Tulus menilai pernyataan Cucun patut ditangani Majelis Kehormatan DPR karena mencederai etika jabatan publik.
“Ucapan itu bukan sekadar salah, tapi merusak martabat DPR sebagai institusi. Tidak bisa persoalan sebesar ini dibiarkan menguap hanya dengan permintaan maaf,” tegasnya.
FKBI mendesak pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh dalam program MBG, mulai dari perencanaan, standar operasional, pengawasan bahan makanan, hingga proses distribusi. Fokus program, kata Tulus, seharusnya bukan pada besarnya jumlah makanan yang dibagikan, melainkan kualitas dan keamanan pangan.
“Keamanan dan keselamatan siswa adalah prioritas. Jangan sampai demi mengejar jumlah, mutu dan keselamatan pangan justru dikorbankan,” ujarnya.
FKBI menegaskan, tanpa melibatkan ahli gizi dan pakar-pakar terkait, program MBG akan terus berada dalam lingkaran masalah yang sama: keracunan massal, buruknya kualitas makanan, serta rendahnya akuntabilitas.
“Negara wajib menghadirkan program yang bermartabat, bukan program yang mendulang kasus keracunan,” tutup Tulus.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
