JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pesan ekonomi yang kuat dan berani dalam Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg (SPIEF) 2025 yang digelar di ExpoForum, Rusia, Jumat (20/6/2025). Di hadapan Presiden Rusia Vladimir Putin dan para pemimpin dunia, Prabowo menegaskan komitmennya untuk membawa Indonesia menuju kemandirian ekonomi.
“Indonesia akan memilih yang terbaik dari kapitalisme dan sosialisme untuk mencapai cita-cita besarnya: berdiri di atas kaki sendiri,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Menurut Prabowo, sistem kapitalisme neoliberal yang mendominasi perekonomian global selama lebih dari tiga dekade telah menimbulkan ketimpangan besar. Ia menyebut sistem tersebut sebagai penyebab utama ketergantungan berkepanjangan negara-negara berkembang terhadap negara-negara maju.
“Dominasi satu sistem ekonomi global justru menghambat pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan. Kita harus kembali kepada nilai-nilai lokal dan budaya kita sendiri,” ujar Prabowo.
Kritik terhadap Ketergantungan dan Utang Asing
Pernyataan Presiden tersebut disambut hangat oleh kalangan pengamat ekonomi di Tanah Air. Salamuddin Daeng, peneliti dan pengamat ekonomi nasjonal menilai bahwa pidato itu sebagai sinyal kuat perubahan arah kebijakan ekonomi Indonesia.
“Presiden sedang menunjukkan bahwa ketergantungan pada utang luar negeri bukan jalan keluar. Justru selama ini, utang datang dengan syarat-syarat yang mengikat dan memengaruhi kebijakan nasional,” kata Salamuddin dalam keterangannya pada media ini, Sabtu (28/6/2025) dini hari.
Ia mengingatkan bahwa skema pinjaman luar negeri yang disusun melalui mekanisme blue book kerap diiringi oleh technical assistance dari lembaga donor asing, yang dapat memengaruhi arah pembangunan, pengadaan, dan belanja negara.
Pasca pidato Prabowo, sejumlah kementerian mulai merespons dengan penyesuaian kebijakan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) disebut-sebut telah membatalkan rencana pinjaman luar negeri yang sebelumnya diajukan.
Langkah ini diikuti dengan pengucuran dana dalam negeri sekitar Rp350 triliun dari Bank Indonesia, Danantara, dan Kementerian Keuangan untuk sektor perumahan dan pemukiman.
“Presiden telah membangunkan potensi besar dana dalam negeri yang selama ini belum digerakkan secara optimal. Ini bukti bahwa kita sebenarnya mampu membiayai pembangunan sendiri,” ujar Salamuddin.
Dalam konteks ini, Presiden Prabowo juga mengingatkan agar kementerian dan lembaga negara berhati-hati dalam menyusun rencana pinjaman luar negeri. Ia meminta agar keputusan diambil dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kedaulatan ekonomi nasional.
“Pesan Presiden harus menjadi perhatian serius, khususnya bagi Kementerian Keuangan dan Bappenas sebagai penyusun dan pengelola pinjaman luar negeri,” tutur Salamuddin.
Forum SPIEF 2025 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan arah kebijakan ekonomi yang lebih mandiri di tengah ketidakpastian global. Presiden Prabowo menegaskan, kemandirian bukan sekadar slogan, melainkan langkah konkret menuju Indonesia yang lebih berdaulat secara ekonomi.(*)
Editor: Abdel Rafi
