SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan tengah menggulirkan kebijakan baru berupa pemberian insentif sebesar Rp30 juta per bulan bagi dokter spesialis yang bersedia ditugaskan di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan (3T). Insentif ini diharapkan menjadi daya tarik untuk mengatasi kekurangan tenaga spesialis di pelosok negeri.
Namun, kebijakan tersebut dinilai belum cukup untuk menjawab persoalan mendasar dalam pemerataan layanan kesehatan. Dr. Djazuly Chalidyanto, SKM, MARS dari Universitas Airlangga (Unair), menegaskan bahwa insentif finansial hanyalah salah satu dari banyak faktor penentu.
“Pemberian insentif itu baik, tapi bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah kekurangan dokter,” kata Djazuly dalam keterangan yang diterima redaksi media ini, Kamis (26/6/2025) pagi.
Djazuly menjelaskan, dokter spesialis dalam menjalankan tugasnya sangat bergantung pada ketersediaan teknologi medis, fasilitas layanan kesehatan yang memadai, serta tenaga pendukung seperti perawat dan tenaga teknis lainnya.
Menurutnya, meski insentif besar bisa menjadi daya tarik awal, tetapi tantangan di lapangan jauh lebih kompleks, terutama bagi dokter yang sudah berkeluarga dan harus mempertimbangkan aspek pendidikan anak, akses internet, budaya lokal, hingga kondisi psikososial.
“Aspek finansial memang penting, tapi dokter juga mempertimbangkan apakah tempat tugasnya punya infrastruktur yang memadai. Jangan sampai mereka bekerja dalam keterbatasan yang justru menghambat pelayanan medis,” jelas Djazuly.
Kebijakan insentif ini, menurut Djazuly, merupakan langkah instan yang bersifat jangka pendek, sementara masalah distribusi dokter sejatinya memerlukan pembenahan sistem yang lebih menyeluruh.
“Ini solusi cepat karena pemerintah ingin mempercepat distribusi dokter spesialis. Tapi perlu diingat, pemerataan layanan kesehatan itu tidak cukup hanya dengan menempatkan dokter,” tegasnya.
Ia menambahkan, selain jumlah, kualitas layanan juga harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu menetapkan indikator keberhasilan yang jelas, baik dari sisi klinis seperti angka kesembuhan dan penurunan infeksi, maupun indikator non-klinis seperti tingkat kepuasan masyarakat dan kenyamanan dokter saat bertugas.
“Jangan hanya melihat ‘sudah ada dokter spesialis’ lalu selesai. Harus ada evaluasi yang menyeluruh. Apakah masyarakat terbantu? Apakah dokternya merasa nyaman dan didukung?” pungkas Djazuly yang merupakan dosen FKM Unair itu.
Editor: Abdel Rafi
