SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Sebuah langkah tak biasa akan dilakukan TNI Angkatan Darat (AD) tahun 2025. Sebanyak 24 ribu tamtama bakal dikerahkan ke sawah dan pedesaan. Mereka bukan untuk operasi militer, melainkan menggarap pertanian, peternakan, kesehatan masyarakat, hingga tugas zeni.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana menyebutkan, ribuan prajurit itu akan diperbantukan dalam kompi-kompi teritorial di berbagai bidang sipil strategis.
Namun kebijakan ini tak lepas dari sorotan. Guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, Prof. Dr. Rustinsyah, mengingatkan agar program ini tidak asal terjun. Sebab, persoalan di sektor pertanian sangat kompleks dan berbeda di setiap daerah.
“Jangan sampai malah menimbulkan masalah baru. Petani di Indonesia menghadapi persoalan yang sangat beragam—dan setiap wilayah punya kondisi yang berbeda. Jadi, misi tentara ini harus jelas dan tepat sasaran,” tegas Rustin.
Sebagai pakar pembangunan pedesaan, Rustin menjelaskan bahwa sektor pertanian Indonesia tak bisa disamaratakan. Ada pertanian lahan basah seperti sawah, ada tegalan, hortikultura, hingga pertanian lahan kering. Karakteristik geografis, ketersediaan air, dan pola tanam sangat menentukan jenis tantangannya.
“Kalau tidak dibekali dengan pengetahuan lapangan, bisa salah langkah. Pembekalan sangat penting. Tentara harus paham kondisi sosial dan ekologi masyarakat tempat mereka ditugaskan,” ujarnya.
Menurut Rustin, keterlibatan tentara dalam bidang pertanian bisa jadi hal baru yang positif, asalkan dikomunikasikan dengan baik kepada publik. Ia mengingatkan agar kehadiran tentara tidak malah menimbulkan rasa cemas di tengah masyarakat.
“Jangan sampai simbol-simbol militer justru menciptakan ketegangan. TNI harus tampil mengayomi, berbaur, dan menunjukkan sisi humanis di tengah warga desa,” katanya.
Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor sebelum program ini benar-benar diterapkan.
“Pemerintah harus bicara dengan stakeholder: dinas pertanian, kepala desa, kelompok tani, HIPPA, dan lainnya. Komunikasi itu penting agar kehadiran TNI betul-betul terasa sebagai solusi, bukan gangguan,” ucapnya menutup keterangan. (*)
Editor: Abdel Rafi
