MALANG – Pengurus Pusat Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mengadakan road show guna menampung berbagai problematika PKL di tanah air. Jumat, (24/7) malam bertempat di Resto Sampan Malang, Ketua Umum DPP APKLI, dr, Ali Mahsun didampingi sejumlah pengurus DPP lainnya berdiskusi dengan seluruh pengurus DPD APKLI se-Malang Raya.
Dalam diskusi tersebut, APKLI menilai toko modern, night market, dan arogansi Satpol masih menjadi masalah pelik penataan PKL di Kota Malang. Kemitraan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah dirajut intensif namun keperpihakan Walikota Malang ke PKL masih setengah hati. Padahal keberpihakan terhadap PKL sebagai urat nadi ekonomi nasional sangat penting dalam upaya hadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan berlaku tahun depan.
“APKLI sudah lakukan gerilya PKL kawasan pasar tradisional, wisata dan pendidikan di Kota Malang dan siap hadapi MEA 1 Januari 2016,” kata Sri Hardiyanti, Ketua DPD APKLI Kota Malang.
Berbeda dengan Kota Malang. Menurut Ketua Umum APKLI Kota Batu, M. Jakfar Shodiq, pemerintahan di Batu mulai Walikota, DPRD, serta Ikadin dan para pengusaha sangat mendukung upaya APKLI Kota Batu menata PKL Kawasan Wisata diseluruh Kota Batu. Demikian pula penataan PKL Kawasan Pasar dan kawasan ekonomi strategis lainnya.
“Jadikan PKL sebagai Ikon Pariwisata Wujudkan Batu sebagai Pusat Pariwisata Nasional menjadi skala priotas APKLI Kota Batu. Kami sinergi dengan para pihak wujudkan PKL Kota Batu naik kelas menjadi lebih eye catching, bersih, higienis, tertata rapi dan disiplin,” tegas Jakfar Sodiq.
Menurut Wakil Ketua APKLI Jawa Timur, Bambang, pihaknya terus mendorong pemerintah daerah di Malang Raya dan Jawa Timur untuk bisa hadir, melindungi, menata dan memberdayakan PKL sebagaimana amanah Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, gerilya PKL Kawasan Ekonomi Strategis di Jawa Timur terus dilakukan seiring penguatan kelembagaan organisasi hingga Paguyuban PKL.
“Program Kredit Tanpa Agunan (KTA) modifikasi Grameen Bank kerja sama APKLI dan Bank BTPN Syariah merupakan instrumen utama dongkrak modal usaha dan pembinaan manajemen usaha PKL sehingga usaha PKL maju, berdaya saing dan mampu unggul,” tegas Bambang pada kesempatan yang sama.
Pada kesempatan diskusi tersebut, APKLI Kabupaten Malang menyatakan kehadiran toko-toko modern bahkan telah membuat sejumlah pasar tradisional di daerahnya tutup.
“Dua pasar tradisional di Gedangan saat ini gulung tikar akibat hadirnya Toko Modern. Hingga saat ini belum ada upaya Pemkab Malang hidupkan kembali, padahal kedua pasar tersebut merupakan jantung Perekonomian masyarakat. Kami akan segera adakan kerjasama untuk revitalisasi pasar tradisional di Kabupaten Malang bersama Pemerintah dan para pihak terkait,” tutur perwakilan DPD APKLI Kabupaten Malang.
Sementara itu, DPP APKLI menyampaikan bahwasanya skala prioritas kebijakan APKLI saat ini adalah melindungi, menata dan memberdayakan PKL Kawasan Ekonomi Strategis dari gempuran kongsi kapitalis multinasional. Diantaranya adalah membludaknya toko modern hingga ke pedesaan dan gang-gang perkotaan yang telah membuat 3500 pasar tradisonal dan jutaan kelontong gulung tikar, juga upaya infiltrasi dan pengusiran 5 juta PKL dari Kawasan Wisata diseluruh Indonesia.
“Oleh karena itu, APKLI se-Malang Raya harus tingkatkan kinerja, serta intensifkan pendampingan PKL dengan bermitra dengan pemerintah dan para pihak terkait agar PKL di Malang Raya tidak digusur-gusur dan diusir, tertata rapi, serta mampu menjaga dan memperkuat ekonomi kerakyatan demi tegaknya kedaulatan ekonomi bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Uang yang beredar di Malang Raya semaksimal mungkin harus dicegah disedot ke Jakarta atau Ke Luar Negeri melalui Toko Modern dan Kongsi Kapitalis sehingga kesejahteraan masyarakat terdongkrak dan pertumbuhan perekonomian daerah meningkat,” perintah Ali Mahsun, dr., M. Biomed selaku Ketua Umum DPP APKLI kepada Jajaran Pengurus DPD APKLI Se-Malang Raya sekaligus menutup acara.
(am/bti)
