BANDUNG, CAKRAWARTA.com – Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia, kembali menjadi sorotan tajam terkait sikapnya terhadap isu Palestina. Sejarah panjang keberpihakan NU sejak era pendirinya, Hadratus Syekh KH Hasyim Asy’ari, kini dinilai berhadapan dengan arah diplomasi personal Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf yang memicu perdebatan serius.
Sejak 1937, NU dikenal lantang mendukung rakyat Palestina. KH Hasyim Asy’ari bahkan memimpin penggalangan dana besar-besaran melalui Palestina Fons dan Majelis Rajabiyah yang berhasil mengirimkan ratusan ribu gulden ke Palestina. Ia juga menjalin komunikasi langsung dengan Syekh H. M. Amin Al-Husaini, Ketua Kongres Islam Sedunia, menegaskan bahwa perjuangan melawan penjajahan adalah jihad kemanusiaan.
Warisan itu berlanjut hingga kini. Dalam forum Bahtsul Masail PWNU DKI Jakarta pada April 2025, NU menegaskan sahnya boikot terhadap perusahaan pendukung agresi Israel, asalkan berbasis bukti konkret. NU Care-LAZISNU bersama Muslimat NU pun tercatat menyalurkan lebih dari Rp 17 miliar bantuan kemanusiaan ke Gaza, Yerusalem, dan Tepi Barat sejak 2023. Bantuan mencakup makanan, air bersih, perlengkapan musim dingin, hingga layanan kesehatan.
Namun, di balik aksi nyata tersebut, langkah pribadi Gus Yahya menuai kontroversi. Kunjungan Ketua Umum PBNU ke Israel pada 2018 dan pertemuannya dengan PM Benjamin Netanyahu masih menjadi catatan hitam bagi sebagian kalangan. Kehadiran akademisi pro Zionis Peter Berkowitz sebagai narasumber Akademi Kepemimpinan Nasional NU (AKN NU) juga memperkuat kecurigaan adanya pergeseran diplomasi.
Kehadiran Berkowitz bahkan memicu gelombang kritik di Universitas Indonesia, yang kemudian menyampaikan permintaan maaf karena dinilai tidak peka terhadap posisi politik luar negeri Indonesia yang konsisten mendukung Palestina.
Pertanyaan besar pun mencuat yaitu apakah NU tengah bergeser dari tradisi diplomasi keadilan menuju diplomasi simbolik yang berpotensi membuka ruang normalisasi terhadap Israel?
“NU memiliki warisan keberpihakan kuat terhadap Palestina, tetapi diplomasi kultural Gus Yahya yang merangkul tokoh pro-Zionis bisa menjadi blunder,” kritik Ayik Heriansyah, pengurus Lembaga Dakwah PWNU Jawa Barat.
Para pengamat menilai, NU hanya bisa meredam kegusaran umat bila tetap berpegang pada justice-centered diplomacy yakni diplomasi berbasis keadilan yang menolak normalisasi selama pendudukan Israel berlangsung, menuntut hak kembali pengungsi Palestina, dan mendorong investigasi internasional atas pelanggaran HAM.
Kini, NU berada di persimpangan jalan, menjaga konsistensi perjuangan historis bersama Palestina, atau membuka celah normalisasi yang bisa menodai warisan Hadratus Syekh. (*)
Editor: Abdel Rafi
