Pada awal 2023, seorang Jenderal Amerika Serikat, Mike Minihan, memprediksi terjadinya perang antara Amerika Serikat dan China pada 2025. Jenderal tersebut meminta jajarannya untuk dalam kondisi bersiap. Sedangkan pada Februari 2023, jenderal AS lainnya, Mayjen Joseph Ryan, mengatakan bahwa sekutu Amerika Serikat di sekitar kawasan Asia seperti Jepang, Filipina, dan Australia, dalam kondisi siap berperang setelah menjalankan serangkaian latihan tempur bersama. Ryan juga merujuk China dan Korea Utara sebagai ancaman bersama di kawasan Asia. Sebaliknya, pada Mei 2023, Jenderal Wang Haijiang dari People’s Liberation Army (PLA) China, mengatakan bahwa militer China perlu mempersiapkan perang modern yang bersifat “hybrid”. Hal ini tidak terlepas dari China yang menghadapi tekanan dari negara-negara Barat yang dapat “bereskalasi kapan saja.”
Lantas bagaimana sikap Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat negara dalam bidang pertahanan merespon tren geopolitik global terkini? Sebenarnya telah banyak diselenggarakan seminar nasional bertema isu-isu pertahanan dan geopolitik yang menghadirkan petinggi TNI sebagai narasumber. Terdapat pula beragam publikasi yang ditulis oleh prajurit aktif TNI mengenai isu-isu pertahanan dan geopolitik global. Terbaru pada Juli 2023, TNI me-launching buku mengenai perang Rusia-Ukraina dikaji dalam perspektif intelijen strategis. Namun demikian, sepertinya kita menginginkan kajian-kajian respon TNI mengenai percaturan geopolitik global menjadi lebih familiar di tengah masyarakat. Pasalnya, publik lebih sering mendengar beragam pemberitaan mengenai kiprah TNI yang kontroversial dalam urusan-urusan domestik, yang bahkan urusan-urusan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan tugas pokok fungsi TNI sebagai alat negara dalam bidang pertahanan.
Misal belum lepas dari ingatan publik, bagaimana pada akhir 2018 dan awal 2019, TNI terlibat dalam penyitaan terhadap buku-buku yang konon identik dengan paham “komunis” di Kediri, Padang, dan Tarakan. Pada tahun 2020, TNI menimbulkan kontoversi dengan mengerahkan personel dan kendaraan tempurnya untuk show off di jalanan di Jakarta hanya demi mencopoti baliho-baliho Habib Rizieq Shihab. Selain itu, banyaknya perwira aktif TNI yang menduduki jabatan-jabatan sipil dalam pemerintahan sempat menimbulkan kekhawatiran tren munculnya kembali “Dwifungsi ABRI” pada masa pasca reformasi. Pada Mei 2023, media nasional, Tempo, melaporkan bahwa terdapat usulan dari Mabes TNI untuk merevisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan agenda perluasan operasi militer selain perang, dari yang sebelumnya 14 item menjadi 19 item. Termasuk usulan TNI tersebut adalah melaksanakan “tugas lain yang ditetapkan oleh Presiden guna mendukung pembangunan nasional.” Selain itu, dalam usulan tersebut, TNI berkeinginan untuk memperluas jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit aktif TNI. Termasuk diantaranya adalah “Kementerian koordinator Kemaritiman dan Investasi” serta “Kementerian/lembaga lain yang membutuhkan keahlian prajurit aktif sesuai kebijakan Presiden.” Kontroversi lain dalam usulan revisi UU tersebut adalah penghapusan peradilan umum bagi prajurit TNI yang terlibat dalam tindakan pidana umum. Terdapat beberapa kekhawatiran dari masyarakat sipil terkait usulan-usulan tersebut. Diantaranya adalah kebangkitan kembali “Dwifungsi ABRI” sebagaimana pada masa Orde Baru, mundurnya agenda reformasi TNI, ancaman terhadap demokrasi, impunitas bagi prajurit, serta tentunya menurunnya profesionalitas TNI sebagai alat negara dalam bidang pertahanan.
Terbaru, pada 2023, publik dikagetkan dengan pernyataan Panglima TNI terkait demonstrasi Rempang yang berlangsung ricuh. Dalam rekaman video yang tersebar di berbagai media, Panglima TNI menyatakan jika di demonstrasi terdapat 1.000 anggota masyarakat, maka akan dikerahkan 1.000 tentara. Satu tentara akan “memiting” satu anggota masyarakat sehingga permasalahan akan selesai. Pernyataan semacam ini yang kemudian membangkitkan nuansa kengerian. Bukankah tentara dilatih untuk berperang? Lantas bagaimana mungkin kemudian TNI sebagai lembaga pertahanan negara dapat berkeinginan untuk berhadap-hadapan dengan rakyat sendiri? Dalam konteks lain, masih di 2023, Presiden Joko Widodo, dalam pertemuan Seknas Jokowi di Bogor, mengatakan bahwa dirinya selaku Presiden menerima informasi dari berbagai lembaga intelijen terkait detail tentang partai politik serta arah manuver politik mereka. Yang menarik, Presiden menyatakan bahwa salah satu sumber informasinya berasal dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Apa urusannya BAIS TNI dengan partai politik? Apakah partai politik yang ada saat ini telah menjadi ancaman strategis bagi negara? Beragam kontroversi kiprah TNI tersebut secara kebetulan beriringan dengan pemberitaan di media terkait kelakuan segelintir oknum TNI yang terlibat dalam beragam kasus pidana, sehingga mencoreng nama baik alat negara dalam bidang pertahanan tersebut.
Tentu kita merindukan peran TNI yang dapat merespon dinamika ancaman militer dari dunia global. Misal bagaimana TNI merespon “percaturan” geopolitik tingkat global dan manuver kekuatan militer yang dimainkan oleh negara adidaya dunia semacam Amerika Serikat dan China. Bahkan “permainan” tersebut terjadi hingga ke kawasan Indo-Pasifik yang tidak jauh dari “halaman” wilayah Indonesia. Misal orientasi politik luar negeri Amerika Serikat yang sejak masa pemerintahan Obama lebih difokuskan ke Asia-Pasifik dalam kerangka kebijakan “rebalance to Asia”. Dimana sejak perubahan orientasi ini, salah satu prioritas kebijakan Amerika Serikat adalah menggalang dukungan militer negara-negara di sekitar kawasan Asia untuk mengantisipasi kebangkitan China. Sebagian negara di kawasan Asia Tenggara bahkan sempat dikejutkan dengan rencana Australia untuk memperkuat armada lautnya dengan kapal selam bertenaga nuklir dengan bantuan Amerika Serikat. Australia juga bergabung dengan kesepakatan pertahanan AUKUS yang dimotori oleh Amerika Serikat pula. Sebaliknya, China mengembangkan doktrin blue water navy sehingga memungkinkan armada lautnya bermanuver hingga ke kawasan yang jauh. Hal ini selaras dengan kebijakan China mencoba melebarkan pengaruh politiknya ke kawasan Pasifik. Pengembangan doktrin tersebut diikuti dengan peningkatan kapabilitas militer China seperti pembangunan kapal induk, kapal selam, dan modernisasi alat tempurnya lainnya. China juga membangun pangkalan militer di Laut China Selatan. Jangan lupa, China juga mengklaim sebagian Laut Natuna Utara sebagai wilayahnya. Jika kita membaca beragam media internasional, terdapat kekhawatiran pada sebagian masyarakat internasional akan terjadinya “New Cold War” antara AS dengan China atau AS dengan Rusia. Barangkali “percaturan” geopolitik global seperti inilah yang harus menjadi fokus perhatian TNI sebagai alat negara dalam bidang pertahanan. Bukankah konon militer Indonesia menempati urutan ke-13 dalam peringkat militer terkuat sedunia versi Global Fire Power? Sejatinya, dirindukan peran TNI yang profesional dan berwibawa serta dapat meyakinkan publik mengenai kemampuannya sebagai alat pertahanan negara dan pelindung rakyat dari ancaman dari luar. Sebaliknya, publik jangan terus disuguhi dengan kiprah TNI pada urusan dalam negeri yang seringkali mengundang kontroversi, sehingga didapati kesan seolah-olah TNI lebih bersibuk diri pada urusan-urusan domestik yang jauh dari urusan pertahanan negara.
PRIHANDONO WIBOWO
Dosen Hubungan Internasional FISIP UPN Veteran Jawa Timur
