Surokim As: Gerbang Baru Nusantara Jangan Berhenti Jadi Jargon, OPD Jatim Harus Naik Kelas

Akademisi UTM, Surokim As (kiri) saat menjadi pemateri dalam sarasehan Hari Jadi ke-81 Jawa Timur yang digelar di KRI Makassar, Selasa (13/10/2026). (foto: dokumen pribadi)

SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Visi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara (GBN) harus menjadi energi transformasi birokrasi agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mampu meningkatkan kinerja, menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, dan memperkuat daya saing hingga tingkat nasional maupun global.

Pengamat sosial Jawa Timur sekaligus akademisi Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim As, menegaskan bahwa GBN tidak boleh berhenti sebagai slogan pembangunan. Visi tersebut harus diterjemahkan menjadi program konkret, terukur, dan berorientasi pada hasil yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pandangan itu disampaikan Surokim dalam sarasehan Hari Jadi ke-81 Jawa Timur yang digelar di KRI Makassar, Selasa (13/10/2026). Menurutnya, periode kedua kepemimpinan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak menjadi momentum penting untuk memperkuat implementasi GBN.

“Gerbang Baru Nusantara harus benar-benar menjadi tantangan sekaligus energi bagi seluruh OPD untuk naik level. Bukan sekadar menjadi visi tertulis atau jargon, melainkan sumber inspirasi bagi setiap langkah dan kebijakan pembangunan di Jawa Timur,” ujarnya.

Surokim mengapresiasi komitmen dan langkah revitalisasi serta optimalisasi yang ditempuh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, menurutnya, keberhasilan visi besar tersebut sangat bergantung pada kemampuan setiap OPD menerjemahkannya menjadi keunggulan nyata sesuai bidang masing-masing.

Setiap perangkat daerah, lanjutnya, perlu memiliki target kinerja yang jelas dan terukur, sekaligus membangun inovasi yang menjadikan Jawa Timur sebagai pusat rujukan dan percontohan di tingkat nasional. Dengan fondasi tersebut, peluang untuk memperluas kontribusi Jawa Timur di tingkat global juga semakin terbuka.

Ia mengingatkan, kinerja birokrasi tidak cukup dinilai dari rutinitas penyelesaian program maupun tingkat penyerapan anggaran. Hal yang lebih penting ialah sejauh mana kebijakan pemerintah menciptakan perubahan, memberikan nilai tambah, dan menghasilkan warisan pembangunan (legacy) bagi masyarakat.

“Yang harus didorong sekarang adalah bagaimana setiap OPD mampu menghasilkan dampak nyata. Jangan hanya berorientasi pada penyelesaian program rutin, tetapi bagaimana program tersebut memberikan nilai tambah, menciptakan perubahan, dan memperkuat posisi Jawa Timur sebagai gerbang baru pembangunan nasional,” jelasnya.

Untuk menggambarkan pentingnya program yang berdampak, Surokim mencontohkan layanan transportasi publik Trans Jatim. Program tersebut dinilai menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah dapat semakin dikenal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Menurutnya, pengenalan masyarakat terhadap Trans Jatim menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah. Karena itu, program semacam ini perlu terus dikembangkan agar tidak sekadar menjadi layanan sektoral, tetapi juga berkontribusi terhadap konektivitas dan pemerataan pembangunan antarwilayah.

Surokim menekankan tiga prinsip utama yang harus menjadi fondasi kerja seluruh OPD, yakni akses, koneksi, dan partisipasi.

Akses berarti memperluas jangkauan masyarakat terhadap pelayanan publik dan peluang pembangunan. Koneksi menuntut keterhubungan yang lebih kuat antar daerah, antar sektor serta antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Sementara itu, partisipasi memastikan masyarakat terlibat dalam proses pembangunan sekaligus merasakan manfaatnya.

“Basisnya adalah akses, koneksi, dan partisipasi. Tiga prinsip ini harus menjadi energi bagi OPD untuk terus membuka akses, memperkuat konektivitas, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat. Dengan begitu, program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling menguatkan dan memberikan dampak yang lebih besar,” ungkapnya.

Ketiga prinsip tersebut, menurut Surokim, perlu diterapkan secara terintegrasi agar program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri. Sinergi antar lembaga menjadi penting untuk memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan.

OPD Jangan Terjebak Kerja Sektoral

Surokim juga mengingatkan bahwa Gerbang Baru Nusantara harus mampu menjawab persoalan mendasar pembangunan Jawa Timur, terutama kesenjangan antar wilayah dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Ia berharap GBN berkembang dari gagasan strategis menjadi realitas pembangunan yang dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewujudkannya, program pembangunan perlu diarahkan pada perluasan akses, penguatan konektivitas, pengurangan disparitas, dan peningkatan kesejahteraan.

Menurutnya, target tersebut sulit dicapai apabila setiap OPD masih bekerja secara sektoral tanpa koordinasi yang kuat dan capaian yang signifikan. Karena itu, evaluasi kinerja perlu diperkuat untuk memastikan program masing-masing perangkat daerah selaras dengan agenda pembangunan Jawa Timur secara keseluruhan.

“Pada usia Jawa Timur yang ke-81 ini, seluruh OPD perlu terus dilecut untuk meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan perannya. Kalau masih bekerja secara sektoral dan belum menghasilkan dampak signifikan, tentu perlu ada penguatan dan evaluasi yang lebih intensif,” tegasnya.

Ia menambahkan, kompleksitas tantangan pembangunan menuntut birokrasi yang lebih inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Penguatan koordinasi dan pembaruan pelayanan publik menjadi bagian penting agar visi GBN tetap memiliki daya dorong dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Bagi Surokim, Gerbang Baru Nusantara seharusnya menjadi semangat bersama bagi seluruh OPD untuk terus berinovasi, membangun kolaborasi, dan menghadirkan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Keberhasilan visi tersebut tidak cukup ditentukan oleh arah kebijakan dan komitmen kepemimpinan. Seluruh perangkat daerah harus mampu menerjemahkan visi itu menjadi tindakan nyata dengan target yang jelas serta hasil yang dapat dievaluasi.

Penguatan akses, konektivitas, dan partisipasi masyarakat menjadi tiga landasan penting untuk mendorong pembangunan yang lebih terintegrasi. Melalui pendekatan tersebut, program pemerintah diharapkan tidak hanya menghasilkan capaian administratif, tetapi juga memperkuat daya saing daerah dan memperluas pemerataan manfaat pembangunan.

Pada momentum Hari Jadi ke-81 Jawa Timur, pesan Surokim menjadi pengingat bahwa Gerbang Baru Nusantara harus dibuktikan melalui kinerja birokrasi yang semakin berkualitas. Seluruh OPD dituntut naik kelas agar Jawa Timur semakin kokoh sebagai pusat pertumbuhan nasional sekaligus mampu memperluas kontribusinya di tingkat global.(*)

Editor: Abdel Rafi