JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Kenaikan harga eceran tertinggi (HET) beras medium dari Rp12.500 menjadi Rp13.500 per kilogram memicu gelombang kritik. Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Indonesia (APT2PHI) menilai kebijakan pangan pemerintah penuh kontradiksi: harga beras melonjak di tengah stok Bulog yang disebut melimpah, sementara ribuan petani tebu di Jawa Timur justru merugi karena gula mereka tak laku dijual.
Ketua Umum APT2PHI, Dr. Rahman Sabon Nama, memperingatkan Presiden Prabowo agar berhati-hati dalam menerima masukan dari kabinet, khususnya di bidang ekonomi dan pangan. “Seperti ada musuh dalam selimut. Pemerintah bicara swasembada pangan, tapi kebijakan harga justru menyengsarakan rakyat dan petani,” tegas Rahman di Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Menurutnya, kenaikan HET beras berpotensi mempercepat inflasi dan menekan daya beli masyarakat miskin. APT2PHI mengusulkan agar harga beras medium ditetapkan di bawah Rp11.000/kg dan beras premium di bawah Rp15.000/kg, dengan perhitungan yang lebih adil bagi konsumen sekaligus pedagang.
Di sisi lain, ribuan petani tebu di bawah koordinasi PTPN XI Jawa Timur menjerit karena gula mereka menumpuk di gudang, tidak terserap pasar. Ironisnya, harga gula di tingkat konsumen tetap tinggi, sementara harga jual di petani merosot tajam. “Ada lebih dari 5.000 kepala keluarga petani tebu yang resah. Pemerintah seakan tidak hadir melindungi mereka,” kata Rahman.
APT2PHI mendesak Presiden Prabowo untuk turun tangan langsung dengan langkah konkret: menekan direksi PTPN XI agar pembagian hasil lebih berpihak kepada petani, yakni 66% untuk petani dan 34% untuk pabrik. Selain itu, Bulog diminta diberi kewenangan penuh untuk menyerap seluruh produksi gula petani dan menyalurkannya ke pasar demi stabilisasi harga.
“Jika pemerintah terus gagal mengelola pangan, rakyat bisa marah. Krisis ekonomi bisa menjalar cepat menjadi krisis pangan dan sosial. Presiden harus bertindak tegas sebelum terlambat,” ujar Rahman. (*)
Kontributor: Puan A
Editor: Abdel Rafi
