SURABAYA – Panitia Seleksi Pimpinan KPK mengumumkan 40 peserta yang lolos tahapan tes psikologi dari 144 peserta yang mengikuti tahapan kedua tersebut. Mereka yang lolos ini berasal dari latar belakang yang berbeda. Pihak kepolisian meloloskan 6 calon, kejaksaan 3 calon dan selebihnya adalah dari kalangan akademisi dan komisioner KPK petahana yang mengikuti seleksi kembali. Menurut pengamat kepolisian ISESS (Institute for Security and Strategic Studies) Khairul Fahmi menyatakan bahwa 40 peserta yang lolos tersebut dinilai kurang memenuhi ekspektasi publik.
“Hasilnya belum memenuhi janji Pansel KPK beberapa waktu lalu bahwa mereka akan menghadirkan sosok-sosok pimpinan KPK yang terbaik,” ujar Khairul Fahmi kepada redaksi cakrawarta.com, Rabu (7/8/2019) siang.
Menurutnya, personel dari Polri yang paling menarik dan paling banyak diperbincangkan. Dari 6 nama yang muncul masih jauh dari bayangan publik selama ini. Meskipun ia mengakui bahwa belum ada aturan untuk membatasi personel Polri mendaftar dalam seleksi pimpinan KPK ini. Tapi setidaknya, menurut Khairul Fahmi, publik bisa melihat personel Polri yang lolos, mestinya publik dihadirkan pada nama-nama yang memiliki track record (rekam jejak) yang jelas dan kapabilitas serta kapasitas yang mumpuni bukan sebaliknya.
“Justru dari 6 nama yang lolos itu, tidak memiliki rekam jejak yang jelas dan bagus terhadap aktivitas pemberantasan korupsi. Begitu pula nama-nama lain yang lolos, kami belum melihat rekam jejak yang cukup jelas terhadap komitmen pemberantasan korupsi,” tegas alumnus FISIP Universitas Airlangga tersebut.
Fahmi memaparkan nama seperti Irjen Antam Novambar beberapa tahun lalu muncul dalam “irisan” atau “sangkut paut” pada kasus upaya pelemahan korupsi di masa lalu. Meskipun menurutnya, keterlibatan beliau tidak terklarifikasi secara utuh, tetapi justru aspek integritasnya dipertanyakan oleh publik. Begitu juga, nama Irjen Dharma Pongrekun yang disebut-sebut namanya “terlibat” dalam kasus penangkapan Novel Baswedan. Ada pula nama Brigjen Bambang Sri Herwanto, dimana nama beliau lebih menguasai kemampuan bantuan hukum dan sejenisnya daripada kasus-kasus pemberantasan korupsi.
“Jadi ini persoalan integritas dan kemampuan di pemberantasan korupsi. Rekam jejak nama-nama yang lolos terutama dari Polri itu tidak cukup jelas dan mumpuni karena kita memang spesifik mencari pimpinan lembaga pemberantasan korupsi,” imbuh pria asal NTB itu.
(bus/bti)
