Wednesday, November 30, 2022
HomeSains TeknologiKesehatanPemberlakuan Cukai Pada Minuman Berpemanis Harus Diikuti Adanya Intervensi Hilir

Pemberlakuan Cukai Pada Minuman Berpemanis Harus Diikuti Adanya Intervensi Hilir

 

SURABAYA – DPR dan pemerintah telah menggedok jenis baru Barang Kena Cukai (BKC). Yakni, cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastik yang akan masuk dalam RUU APBN 2023 mendatang.

Jenis baru BKC itu adalah ekstensifikasi cukai yang dilakukan untuk optimalisasi pendapatan cukai. Dalam kebijakan tersebut, pemerintah mempertimbangkan aspek kesehatan yakni resiko diabetes serta aspek lingkungan yakni plastik yang merupakan salah satu sampah terbanyak di dunia.

Menanggapi langkah terbaru pemerintah tersebut pakar Kesehatan Masyarakat Dr. Ernawaty, M.Kes., mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah bagus.

“Bagus. Kebijakan ini sangat pro kesehatan dan tentunya menguntungkan masyarakat,” ujarnya pada media ini, Selasa (18/10/2022) malam.

Erna menambahkan bahwa isu makanan minuman manis dan limbah plastik itu tidak hanya terjadi Indonesia, melainkan menjadi isu global. Itu ditunjukkan dari penerapan kebijakan serupa di Meksiko dan Chile sejak 2014 serta di Inggris sejak 2018.

Dalam penelitian yang Erna rujuk disebutkan bahwa adanya pajak dapat memengaruhi konsumsi tidak sehat dan menurunkan kematian akibat penyakit tidak menular.

“Namun demikian, menurut saya pendekatan yang diambil pemerintah harus dari banyak aspek. Regulasi pajak merupakan intervensi dari hulu, dan akan lebih baik lagi kalau intervensi hilir juga terus menerus dilakukan. Intervensi hilir yang dimaksud adalah kampanye dan pendidikan kesehatan bagi segala lapisan masyarakat,” tegasnya.

Menurut Erna salah satu penyebab konsumsi MBDK yang tinggi adalah kebiasaan masyarakat kita sejak dulu.

“Sudah lama sektor kesehatan mengedukasi masyarakat untuk tidak menambahkan gula pada susu yang diberikan pada anak misalnya. Atau adanya anggapan sebagian orang kalau tidak minum manis akan lemas dan sebagainya. Hal ini kemudian menyebabkan preferensi konsumsi masyarakat terhadap MBDK,” katanya.

Ragam demografi masyarakat Indonesia adalah tantangan pemerintah untuk menangani isu kesehatan dan lingkungan itu. Menurut Erna, saat ini edukasi serta kampanye kesehatan via media sosial pada masyarakat sangat perlu dilakukan.

“Selain itu pendekatan regulasi sangat penting, tidak hanya pajak tapi juga mungkin subsidi untuk makanan sehat, serta penegakan disiplin pelabelan bagi produsen,” tandasnya.

(bus/pkip/bti)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular