Tentara Nasional Indonesia (TNI) merayakan hari ulang tahunnya pada 5 Oktober 2023. Dengan semangat jargon HUT tahun ini yakni: “TNI Patriot NKRI: Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju”, TNI bertekad untuk menjaga marwah dan semangat demokrasi dalam mengawal kemajuan dari Indonesia. Sejak kehadiran UU TNI pada tahun 2003 yang senafas dengan institusi bermarkas di Cilangkap tersebut, TNI terus menunjukkan peran sentral dalam pembangunan nasional dan menjaga stabilitas politik, dengan koridor patriotisme dan nasionalisme.
Namun dari sekian banyak isu yang dihadapi sejauh ini, TNI memiliki beberapa pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan. Pertama, TNI harus memperbarui Minimum Essential Forces (MEF) dalam penyusunan rencana pengadaan alutsista-alutsistanya yang berakhir pada tahun 2024. Terlepas dari banyaknya pemesanan yang dibuat oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terhadap 42 pesawat Rafale dari Prancis yang didahului dengan 12 pesawat bekas Mirage 2000-5. Perencanaan yang ke depan harus dipikirkan adalah menyeimbangkan antara berapa persen pembelian dari pihak asing, dan berapa persen yang kemudian dibeli dari industri-industri pertahanan dan strategis dalam negeri baik BUMN maupun swasta.
Tidak hanya itu, tren melalui pembentukan holding BUMN DEFEND.ID dan Komite Kebijakan Industri Pertahanan selayaknya tidak hanya dipandang sebagai upaya untuk sinkronisasi kebijakan lintas sektoral yang melibatkan perusahaan milik negara dan pemerintah. Akan tetapi menjadi sentral dari segala aktivitas industri pertahanan sekaligus memetakan kebutuhan dari alutsista yang bisa diproduksi sendiri di dalam negeri. Pada akhirnya, ketergantungan untuk memenuhi amunisi dan persenjataan dapat ditopang secara bersama-sama yang menjadi tanggung jawab dari Menteri Pertahanan, Menteri BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan yang ada.
Kedua, meninjau kembali lingkungan strategis dan merevisi strategi pertahanan. Ancaman terus berubah, termasuk pemosisian Indonesia dalam melihat berbagai konflik antar negara yang terjadi di berbagai kawasan. Adapun kawasan-kawasan yang perlu senantiasa dipantau dan diawasi serta dievaluasi situasi dan kondisinya secara rutin antara lain Laut Cina Selatan, Samudra Pasifik dan Hindia, termasuk kemudian tidak melepas mata dari Papua Nugini dan Malaysia yang kerap melontar persoalan-persoalan yang mencoba mengacaukan stabilitas keamanan dari dalam negeri. Dalam hal ini memperkuat pos lintas batas negara disertai dengan pos komando pasukan perbatasan menjadi prioritas utama.
Menarik untuk melihat kembali upaya yang dilakukan oleh Panglima TNI sebelumnya, Jenderal Andika Perkasa yang memanfaatkan anggaran Mabes TNI untuk merenovasi posko-posko yang hanya berbentuk bangunan sederhana dan ala kadarnya. Kontinuitas sangat diperlukan, terutama meminimalkan kasus-kasus rawan yang kerap terjadi. Pada perbatasan dengan Malaysia terjadi pemindahan tapal batas atau seperti di Papua Nugini dimana sumber dari senjata-senjata ilegal sebagian besar berasal dari arah salah satu tetangga yang ikut dalam Pacific Islands Forum ini.
Ketiga, persoalan Strategi Pertahanan Nusantara (SPN) yang secara terintegrasi menggabungkan aspek matra darat, laut, dan udara dalam rangka menangkal berbagai ancaman dari luar negeri. SPN setidak-tidaknya menjadi strategi yang ditransformasikan dari konsepsi Hankamrata yang telah ada sejak Panglima Besar Jenderal Sudirman dan dibukukan secara sistematis oleh Jenderal Besar AH Nasution. Namun perlu untuk melihat lagi kecukupan dari tiga matra, karena sejauh ini dominasi dari angkatan darat ditinjau dari postur terlalu dominan. Dari berbagai macam ancaman yang ada, seperti banyak pesawat masuk tanpa izin di wilayah udara Indonesia. Belum lagi kemampuan deteksi dini dari kapal-kapal asing baik sipil maupun militer termasuk kapal selam yang melewati perairan Indonesia tanpa izin, sebagaimana yang telah diatur bahwa perairan arsipelago merupakan wilayah kedaulatan berdasar UNCLOS 1982. Janji politik dari Presiden yang terlontar pada Pemilu 2014 yang akan memperkuat AU dengan pesawat nirawak pun masih terbersit dalam benak khalayak pengamat pertahanan.
Terakhir, TNI harus menunjukkan suatu sikap kepeloporan dalam berbagai bidang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Fungsi pembinaan teritorial di dalam tubuh TNI, dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Penulis sendiri pernah ikut berpartisipasi sebagai salah satu juri dari Brawijaya Awards yang digagas oleh Kodam V/Brawijaya dan Harian DISway. Dalam kegiatan penghargaan tersebut, dicari Bintara Pembina Desa Babinsa-Babinsa inspiratif, yang memiliki legasi kegiatan atau program khas yang memiliki impak yang khusus pada masyarakat.
Ide out-of-the-box dari Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf, MA ini dapat diteruskan misalkan ke dalam fungsi Babinpotmar dan Babinpotdirga di AL dan AU. Mengingat fungsi pembinaan teritorial seorang bintara yang ditugaskan tidak hanya menghadiri secara seremonial dalam kegiatan-kegiatan di desa/kelurahan, namun memberikan gagasan dan terobosan brilian untuk ikut serta dalam pembangunan desa. Tentu faktor terakhir ini menjadi salah satu upaya untuk tetap menjadikan TNI sebagai tiga besar institusi yang dipercaya oleh masyarakat sebagaimana dilansir dari survei yang dilakukan oleh salah satu media nasional terkemuka.
Akhir kata, TNI memiliki persoalan besar dalam pengelolaannya ke depan yang tentu tidak semudah membuat rencana induk baru yang memperbarui Minimum Essential Forces (MEF). Akan tetapi, perluasan fungsi dan reformasi TNI tentu menjadi semangat utama dari perayaan HUT yang pada tahun ini mengusung tema “TNI Patriot NKRI: Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju.” Slogan ini hanya sebatas jargon belaka apabila tidak dibekali dengan dukungan konkret berbagai pihak: mulai dari masyarakat hingga pemerintah yang bisa mengawal dengan kepercayaan serta anggaran untuk tetap mempertontonkan suatu institusi militer yang modern dan mengikuti arus demokratisasi di negeri Indonesia. Dirgahayu TNI.
PROBO DARONO YAKTI
Dosen Hubungan Internasional FISIP UNAIR dan Deputi Direktur Program Stratagem Indonesia
