JAKARTA – Aktivis senior yang juga Presidium FPMI (Front Perjuangan Muslimin Indonesia) Muslim Arbi menyatakan bahwa Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pasal 156a dan pasal 156 KUHP atas tuduhan melakukan penghinaan agama.
Menurut Arbi, tuduhan penghinaan itu terbukti, meski JPU hanya menuntut Ahok dengan hukuman ringan 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun. Menurutnya, tuntutan JPU tersebut terlalu ringan dan tidak memiliki alasan yang kuat.
“Maka hakim pada sidang pembacaan putusan 9 Mei nanti harus memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Tahun 1964. Kita berharap hakim bisa melakukan ultra petita,” ujar Muslim Arbi pada redaksi cakrawarta.com, Jumat (5/5/2017) pagi.
FPMI sendiri dan beberapa elemen umat Islam akan turun ke Masjid Istiqlal untuk melakukan sholat Jumat dan akan mendatangi Gedung MA guna membawa pesan kepada MA agar hakim memutuskan hukuman yang berat sesuai aturan bagi pelaku penista agama.
“Pesan massa aksi hari ini adalah pesan perdamaian demi keadilan hukum di alam demokrasi. Pelaku penistaan agama wajib dihukum berat agar ada efek jera ke depannya,” tegas Arbi yang juga Kordinator Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (GALAK) tersebut.
Arbi menegaskan pula bahwa aparat keamanan tidak perlu berasumsi berlebihan atas aksi massa umat Islam hari ini. Dirinya menyarankan justru polisi seharusnya mengamankan aksi ini untuk mengawal jalannya demokrasi dan keadilan di negeri ini.
“Petugas kepolisian jangan berpikir lain atas aksi hari ini. Oleh karenanya Polri wajib mengamankan aksi ini dengan penuh ketertiban,” imbuhnya dengan nada serius dan berapi-api.
Sebagai informasi, aksi umat Islam hari ini dalah aksi besar kelima setelah sebelumnya mereka melakukan aksi yang diikuti oleh jutaan massa yang berjalan damai dan tertib. Umat Islam dalam setiap aksinya tersebut menuntut penegakan hukum yang adil.
Arbi menambahkan jika suara jutaan umat Islam ini tidak didengar umat akan sakit hati dan marah. Kemarahan itu menurutnya akan mengarah ke istana yang bersebelahan dengan MA. Umat akan menyimpulkan hakim-hakim pada sidang Kasus Penistaan Agama “dikooptasi” dan “dikendalikan” oleh istana.
“Perlindungan istana terhadap si Penista Agama selama ini memang terlihat sangat kuat, gamblang dan terang benderang. Ini sebuah kesalahan Istana yang sangat akut yang menciderai demokrasi dan keadilan hukum di negeri ini. Oleh karena Istana jangan bermain api lagi pada putusan hakim 9 Mei nanti,” kata Arbi mengingatkan.
(bm/bti)
