JAKARTA – Pengamat politik Emrus Sihombing menilai langkah yang akan dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mempelajari nama-nama warga Indonesia yangg tercantum dalam dokumen “Panama Papers” sebagai langkah yang sangat tepat.
Namun Emrus menyatakan, mengingat nama yang tercatum dalam Panama Papers jumlahnya ribuan, maka KPK harus membuat skala prioritas.
“Dalam menentukan prioritas tersebut, KPK sejatinya lebih mengutamakan nama yang menduduki jabatan publik, seperti menteri misalnya,” ujar Emrus kepada cakrawarta.com di Jakarta, Senin (18/4/2016).
Bagi Emrus langkah yang akan dilakukan KPK itu juga harus diikuti oleh Istana dengab menginvestigasi siapa saja menteri yang terlibat Panama Papers. Jika terlibat maka menteri tersebut sebaiknya diminta mundur dan Istana tidak boleh terkesan membiarkan.
“Bila pemerintahan Jokowi membersikan korupsi di Indonesia, harus dimulai dari pimpinan tertinggi. Sebab orang bijak mengatakan, “ikan mulai busuk dari kepala”. Jadi, pimpinan harus lebih dahulu “dikejar” oleh KPK dan Istana,” tegas Direktur Eksekutif Emrus Corner itu.
Menurut Emrus, setidaknya ada dua alasan mengapa memprioritaskan penyelidikan terhadap nama menteri, pertama, sebagai menteri seharusnya berperan serta aktif menarik investor dari luar masuk ke Indonesia, sebagaimana program Jokowi untuk membangun Indonesia mulai dari pinggiran. Karenanya, apabila ada menteri malah menanamkan modalnya di luar negeri, apalagi terlibat ilegal dalam kasus “Panama Papers”, menurut penilaian pria berdarah Batak ini sudah merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan Revolusi Mental dan Nawacita Presiden Jokowi.
“Menteri semacam ini tidak dapat dipercaya dan berpotensi melakukan tindakan proses pembusukan dari dalam kabinet,” imbuhnya.
Alasan kedua, jika menteri yang memegang jabatan yang terkait dengab pengelolaan badan usaha negara dengan penanaman modal asing, malah mengalokasikan uangnya di perusahan atau perbankan yang tekait dengan “Panama Papers”, bisa dikatakan sebagau bukti yang bersangkutan sebagai pemimpin penuh kepalsuan dan tidak dapat dipercaya.
Untuk itu, Emrus meminta sembari menunggu penyelidikan dari KPK, alangkah elegannya menteri yang bersangkutan mengundurkan diri dari kabinet.
“Budaya mundur harus kita bangun di Indonesia agar negari ini cepat lepas dari cengkraman para penyamun yang menduduki jabatan publik. Sebagai contoh, Presiden Islandia sudah menyatakan mundur,” pungkasnya.
(bm/btii)
