JAKARTA – Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) Parpol Non Kontestan Pemilu 2024, melalui Ketua Umumnya Dr. Rahman Sabon Nama mengatakan, Presiden Jokowi berpotensi jatuh secara mengenaskan sebelum masa kekuasaannya berakhir 20 Oktober 2024 akibat dua kecurangan serius:
Pertama, kecurangan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang menyulut krisis politik dan dapat memantik perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Jokowi. Kedua, kecurangan pelaksanaan Bansos di musim Pemilu 2024 yang kental politisasi kepentingan politik dinasti Jokowi sehingga berujung pada krisis pangan beras.
“Kecurangan penyelenggaraan Pemilu, sudah menjadi sangat masif serta menjadi konsumsi publik melalui pelbagai platform media sosial, termasuk media mainstream nasional, bahkan media-media pers di luar negeri. Ini fenomena krisis politik serius,” kata Rahman, pada media ini, Rabu (21/2/2024).
Menurut pria yang juga Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura Indonesia (APT2PHI) ini, krisis politik yang tengah mengemuka, telah pula merembet pada fenomena krisis pangan beras.
Menurutnya, harga beras di Pasar Induk Cipinang Jakarta, sudah melambung naik. Akibatnya, harga eceran beras medium dan premium broken 5% sontak melambung tinggi dari Rp 13.000/kg naik mencapai Rp 20.000/kg.
Kenaikan harga beras itu akan mempengaruhi anggaran pengeluaran rumah tangga rakyat yang melambung tinggi, mencapai 75-80%.
“Dalam kondisi inilah, rakyat akan terdorong melakukan gerakan perlawanan melalui people power, melengserkan Joko Widodo dari kursi presiden,” pesannya mengingatkan.
Rahman mengatakan, sulit bagi pemerintah untuk meredam kenaikan harga beras untuk memperbaiki daya beli rakyat, walau sudah masuk musim panen raya Februari- Mei 2024 yang diperkirakan mencapai 60- 65% total produksi padi nasional.
Rahman mengungkapkan bahwa stok beras yang dikuasai Bulog yang merupakan hasil impor dari Kamboja dan China, sejak Oktober 2023 hingga Januari 2024 untuk memenuhi cadangan stok nasional telah mencapai angka 1,7 juta ton beras.
Oleh pemerintah, dikatakan bahwa tujuan impor beras tersebut digunakan untuk program Bansos guna mengatasi dan melindungi kelompok miskin dan miskin kronis, serta untuk menolong petani yang gagal panen akibat kekeringan panjang El Nino dan La Nino, juga masyarakat yang terkena PHK akibat krisis ekonomi dan terdampak Covid-19.
Selain itu pemerintah mengatakan, beras impor itu digunakan untuk kebutuhan stabilisasi harga. “Tetapi faktanya, justru Bansos yang tidak mencapai target sasaran Rumah Tangga (RT), disalahgunakan pula oleh Presiden Joko Widodo untuk politik interest pribadinya dalam kampanye Pilpres 2024,” ujarnya miris.
Padahal, kata Rahman, kebijakan stabilisasi harga kebutuhan pangan pokok khususnya beras oleh Bulog dan lembaga pemerintah terkait sangat penting dan strategis karena akan mempengaruhi tiga pelaku utama dalam sektor perberasan yaitu petani produsen padi, pelaku pemasaran padi/beras dan konsumen beras rakyat Indonesia.
Menurut Alumnus Lemhanas ini, anggaran Bansos pangan beras dan bantuan langsung tunai (BLT) untuk rumah tangga yang membutuhkan, telah disalahdigunakan mencapai angka fantastis yaitu Rp 560,360 triliun.
“Dan itu semua digelontorkan menjelang Pemilu 2024, sejak 2023 hingga kampanye Pilpres 14 Februari 2024,” tukasnya.
Pria asal Pulau Adonara NTT ini mengidentifikasi penyalahgunaan dana Bansos itu sebagai skandal koruptif terbesar sepanjang sejarah Indonesia merdeka yang harus menjadi prioritas utama untuk diusut oleh KPK.
(bm/bti)
