SURABAYA – Beberapa waktu lalu, Kementerian Keuangan menyebut rokok sebagai komponen pengeluaran terbesar kedua setelah beras, bagi rumah tangga dalam golongan miskin. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bahkan mengungkap data bahwa pengeluaran untuk rokok lebih tinggi dari protein.
Fenomena yang dipaparkan Menkeu itu sebenarnya menurut pakar sosiologi ekonomi Prof. Dr. Bagong Suyanto angkat bicara telah menjadi keprihatinan sejak lama.
“Memang menjadi masalah yang sering dikeluhkan, dimana uang yang seharusnya bisa untuk kebutuhan positif lain seperti memenuhi kebutuhan gizi keluarga, justru dialokasikan untuk membeli rokok,” ujarnya pada media ini, Rabu (21/12/2022).
Menurut pria yang juga Dekan FISIP Universitas Airlangga itu, rokok dan kemiskinan memiliki hubungan yang erat. Dalam keluarga miskin, biasanya telah terjadi proses pembelajaran tentang budaya merokok. Akhirnya, pembelajaran ini menjadi kebiasaan yang didukung juga oleh zat-zat adiktif dalam kandungan rokok.
“Bahkan tingkatannya bisa makin berat, tidak hanya rokok putih namun akhirnya bisa meningkat pada rokok kretek,” tukasnya.
Meski bukan dianggap sebagai solusi yang dapat menuntaskan masalah, Bagong menilai bahwa kebijakan kenaikan harga rokok disebutkan sebagai salah satu keputusan yang baik.
“Karena akan membuat masyarakat miskin utamanya, berpikir ulang untuk memanfaatkan uang pembelian rokok untuk kepentingan yang lebih positif,” imbuhnya.
Menurut Bagong, inti dari permasalahan sebenarnya berfokus pada cara mengubah persepsi masyarakat miskin terhadap aktivitas merokok.
“Selama ini, rokok sudah terkonstruksi sebagai sebuah kebiasaan, sehingga sulit dihilangkan. Karenanya, perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang bahaya yang ditanggung keluarga bila orang tua meneruskan kebiasaan merokoknya. Memang diperlukan berbagai upaya untuk menyadarkan,” tandasnya.
(bu/pkip/bti)
