JAKARTA – Polemik perpanjangan kontrak Freeport atau kelanjutan operasi Freeport di Papua pasca 2021 semakin menguras energi bangsa ini dan telah memakan “korban” elit politik serta citra yang buruk bagi pemerintah. Padahal pemerintah sedang menjalankan tugas konstitusionalnya dan harus menjaga iklim investasi yang sehat dinegara ini.
Namun demikian, menurut Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean menilai pertentangan yang terjadi terutama di internal pemerintah, legislatif dan publik semakin menunjukkan bahwa anak bangsa larut dalam kekacauan internal dan asing mengeruk keuntungan.
“Kita sibuk berkonflik sementara asing terus menguasai sumber daya alam kita dan terus beroperasi tanpa terganggu karena kita sibuk saling tuding dan saling jatuhkan satu sama lain,” ujar Ferdinand kepada tim cakrawarta.com di Jakarta, Kamis (17/12).
Ferdinand menambahkan, untuk mengatasi kemelut yang terjadi maka langkah bergandeng tangan antara sesama anak bangsa terutama lembaga eksekutif dan legislatif untuk menentukan sikap bersama menjadi penting dilakukan. “Ini harus menjadi keputusan bangsa dan bukan semata keputusan pemerintah,” imbuhnya.
EWI sendiri, mendesak kepada DPR/MPR untuk segera melakukan sidang paripurna guna memutuskan ketetapan bahwa atas nama rakyat, Pemerintahan Jokowi-JK harus mengambil alih tambang Greasberg dari Freeport pasca 2021. Menurut Ferdinand, ketetapan tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menghadapi Freeport yang kemungkinan besar akan menggugat bangsa Indonesia ke Arbitrase Internasional sehingga pemerintah nantinya tidak disalahkan jika kalah dalam sidang Arbitrase dan harus membayar ganti rugi kepada Freeport.
“Kami desak untuk segera bersidang, hentikan pansus karena tidak berguna dan terindikasi ditumpangi keinginan pihak-pihak yang ingin menjadi menteri ESDM,” pungkasnya.
(fh/bti)
