JAKARTA – Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Feridnand Hutahaean, menyampaikan kepada tim Cakrawarta, bahwa tuduhan Rizal Ramli tentang mafia pulsa listrik adalah tuduhan sangat serius karena bersumber dari seorang Menteri Kordinator (Menko).
Menurut Ferdinand, tentu itu bukan tuduhan main main apalagi hanya sebuah sinyalemen.
“Rizal Ramli sebagai Menko tentu punya data dan informasi yang valid dan aktual tentang apa yang disampaikannya karena jika tidak, tuduhan tersebut bisa menjadi fitnah dan menimbulkan kegaduhan baru dinegara ini,” ujar Ferdinad di Jakarta, Selasa (8/9).
Ferdinand meminta PLN untuk membuka data dan informasi kepada publik tentang tata cara perhitungan atau formula yang digunakan dalam menjual pulsa listrik (token).
“Komponen apa saja yang dimasukkan dalam penentuan harga sehingga lebih jelas dan transparan, berapa biaya administrasi, biaya materai, berapa pajak penerangan jalan dan berapa rupiah per KWH yang didapat rakyat sehingga masyarakat lebih mengerti. Ini yang harus dibuka ke publik segera oleh PLN,’ tegasnya.
Pihaknya juga meminta jika masih ada komponen lain yang harus dibayar masyarakat selain beberapa komponen diatas harus dibuka, sehingga jelas dan jernih.
“Dengan demikian kita akan tahu letak mafianya di mana, apakah di biaya administrasi, biaya materai, atau pajak PJU. Ini harus dijelaskan. Terlebih pajak PJU di setiap daerah berbeda besarnya sesuai PP 65 yang diijinkan antara 0- 10% dari biaya listrik. Ini harus dibuka segera supaya negara ini tidak gaduh setiap hari,” pungkasnya.
(fh/bti)
