JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian bagi dunia usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang segera diumumkan pemerintah.
Menurut Netty, kebijakan pengupahan merupakan keputusan strategis karena berdampak langsung terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat, sekaligus memengaruhi iklim usaha nasional.
“Penetapan UMP selalu menjadi kebijakan penting karena menyentuh kepentingan jutaan pekerja dan pelaku usaha. Prosesnya perlu dilakukan secara cermat agar adil dan dapat diterima oleh semua pihak,” ujar Netty, Selasa (16/12/2025).
Ia memahami pemerintah tengah mempertimbangkan berbagai faktor dalam merumuskan kebijakan tersebut, mulai dari kondisi perekonomian nasional, dinamika dunia usaha, hingga perlindungan terhadap daya beli pekerja. Menurutnya, kehati-hatian menjadi kunci agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan dampak lanjutan, seperti tekanan terhadap industri atau menurunnya kesejahteraan pekerja.
“Pemerintah tentu berupaya menjaga keseimbangan, agar kebijakan pengupahan tidak hanya berpihak pada satu kepentingan, tetapi juga menjamin keberlanjutan usaha dan perlindungan bagi pekerja,” katanya.
Terkait harapan dunia usaha dan pekerja akan kepastian waktu penetapan UMP, Netty mendorong pemerintah untuk memperkuat komunikasi publik. Keterbukaan informasi, menurut dia, penting untuk mengurangi ketidakpastian dan menjaga hubungan industrial tetap kondusif.
“Komunikasi yang jelas akan membantu semua pihak memahami arah kebijakan dan menyiapkan penyesuaian secara lebih terencana,” ujarnya.
Netty menegaskan, upah minimum pada akhirnya merupakan instrumen penting untuk mendorong kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ia berharap keputusan UMP 2026 yang akan diumumkan pemerintah dapat menjadi titik temu yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan.(*)
Kontributor: Ali Hasibuan
Editor: Abdel Rafi
