JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah menegaskan komitmennya untuk memastikan kartu nusuk dibagikan kepada jamaah haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci, paling lambat saat jamaah berada di asrama haji.
Komitmen itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Puji Raharjo Soekarno saat menjadi pembicara kunci dalam webinar peluncuran dan bedah buku Berhaji di Era Multi Syarikah (Journey Report), Jumat (26/12/2025).
Puji menyebutkan, keterlambatan distribusi kartu nusuk pada penyelenggaraan haji 2025 menjadi catatan serius yang harus dibenahi. Kartu nusuk merupakan identitas resmi jamaah haji yang diterbitkan pemerintah Arab Saudi dan menjadi syarat utama untuk mengakses layanan ibadah, termasuk pelaksanaan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), serta aktivitas di Masjidil Haram.
“Tanpa kartu nusuk, jamaah tidak dapat mengikuti rangkaian ibadah haji. Karena itu, distribusi kartu ini harus dipastikan selesai sebelum jamaah berangkat,” ujar Puji.
Menurut Puji, tantangan distribusi kartu nusuk semakin kompleks seiring penerapan sistem multi syarikah, yakni keterlibatan sejumlah perusahaan penyedia layanan haji dari Arab Saudi. Oleh karena itu, pembenahan tata kelola dan koordinasi menjadi bagian penting dari persiapan penyelenggaraan haji 2026 dan seterusnya.
Webinar tersebut diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan haji, mulai dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), petugas haji daerah, calon petugas haji, hingga akademisi dan pengamat kebijakan haji. Kegiatan ini sekaligus menandai peluncuran buku Berhaji di Era Multi Syarikah yang diterbitkan Penerbit Bildung, Yogyakarta, pada November 2025.
Buku tersebut ditulis oleh Yusuf Amrozi, dosen Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel Surabaya, yang juga Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) UINSA serta aktivis ISNU-LPTNU. Yusuf didukung sejumlah kontributor yang menulis berdasarkan pengalaman langsung di lapangan, mulai dari jamaah haji, petugas haji daerah, pembimbing ibadah kloter, ketua kloter, hingga petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi.
Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya Imam Ghozali Said, yang juga pengelola KBIH Takhobar, serta Mohammad Kayis, Pemimpin Redaksi Harian Duta Masyarakat, turut menjadi pembahas dalam diskusi tersebut. Sejumlah rekomendasi mengemuka, antara lain perlunya kehadiran aktif pimpinan kementerian haji di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga terakhir, penguatan peran KBIH dalam bimbingan ibadah, serta peningkatan kesiapsiagaan petugas haji menghadapi perubahan regulasi Arab Saudi yang kerap terjadi secara mendadak.
Diskusi yang dipandu jurnalis LKBN Antara Edy M Yakub itu menegaskan pentingnya perbaikan menyeluruh dalam tata kelola haji agar pelayanan kepada jamaah semakin pasti, aman, dan bermartabat.(*)
Editor: Abdel Rafi
