JAKARTA – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) diminta mampu menempatkan besar anggaran dari setiap program kegiatannya secara proporsional. Alokasi anggaran untuk publikasi media sosial yang mencapai hingga belasan miliar rupiah dinilai sangat tidak efektif, cenderung mubazir dan menunjukkan kurang pekanya Menparekraf Wishnutama di dalam melihat kondisi sesungguhnya di lapangan dari sektor pariwisata saat ini.
Hal tersebut disampaikan oleh Taufan Rahmadi, seorang Aktivis Pariwisata asal Nusa Tenggara Barat (NTB).
Menurut pria murah senyum itu, seharusnya budgetting Kemanparekraf bisa dititikberatkan pada pemberian bantuan yang lebih banyak kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang terkena dampak langsung dan tengah terpuruk serta program pembenahan dan penguatan destinasi.
“Bukan tidak boleh untuk promosi, tapi harus diukur efektifitasnya dan seberapa jauh output yang dihasilkan,” ujar Taufan Rahmadi kepada redaksi cakrawarta.com, Selasa (7/7/2020) dini hari.
Pendiri komunitas Temannya Wisatawan ini, mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mengevaluasi kebijakan-kebijakan dari Menparekraf yang dinilainya tidak menunjukan sense of crisis di tengah suasana pandemi Covid-19 dan sangat memukul pelaku pariwisata tanah air.
“Bapak Presiden Jokowi harus berani menegur Menparekraf. Sangat tidak kebijakan terkait alokasi anggaran medsosnya. Saya yakin kebijakan belasan miliar itu bukanlah contoh kebijakan yang extraordinary seperti yang diharapkan Presiden,” pungkasnya.
(bus/bti)
