JAKARTA – Per Mei ini sudah sebulan lebih Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo menyatakan sikapnya atas nasib Blok Masela yakni pengelolaannya dilalukan di darat (onshore). Tetapi hingga kini perkembangan terkait rencana revisi Plan of Development (POD) dari Inpex dan Shell selaku pemegang hak konsesi Blok Masela.
Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean menyatakan sekitar dua pekan lalu beredar kabar adanya pengurangan karyawan di internal Inpex. Padahal awalnya pengelolaan pola onshore akan mampu menyerap ribuan tenaga kerja baru.
“Mengapa Inpex belum juga melakukan revisi POD meski sudah disurati oleh SKK Migas, malah melakukan pengurangan karyawan?” tanya Ferdinand, Minggu (1/5/2016).
Menurut Ferdinand, keputusan Jokowi atas Masela menghadirkan kontroversi dan polemik baru atas masa depan blok kaya gas tersebut. Inpex yang sejak awal sudah menyiapkan POD Masela di laut (offshore) dinilai Ferdinand merasa jengkel dan tidak bisa menerima dengan mudah sikap Jokowi. Argumentasinya karena Jokowi dinilai mengambil keputusan tentang Masela hanya didasari pertimbangan yang ilutif dan tidak berbasis hitungan bisnis yang sama-sama menguntungkan bagi investor dan Pemerintah. Ditengah merosotnya harga komoditi minyak dan gas, berdasarkan analisis EWI tentunya akan sulit bagi Inpex untuk membangun fasilitas onshore karena berbiaya tinggi dan penuh ketidakpastian terutama terkait waktu dan aspek sosial.
“Inilah yang tidak coba dipahami oleh Presiden Jokowi hingga keputusannya membawa Blok Masela semakin tidak pasti,” tegas Ferdinand.
Menurut EWI melalui Ferdinand disebutkan bahwa Inpex belum bersedia melaksanakan revisi POD dan bahkan berencana mengurangi karyawannya dengan alasan bahwa mereka belum menerima keputusan tertulis dari Presiden Jokowi. Karenanya, menurut pria berdarah Batak tersebut, sebaiknya Presiden segera menerbitkan Kepres (keputusan Presiden) sehingga ada kepastian hukum.
“Meski di satu sisi kami mencurigai langkah Inpex tersebut yang mempertanyakan keputusan tertulis Presiden adalah langkah untuk membawa masalah ini ke Arbitrase Internasional. Sepertinya Inpex akan lebih suka menuntut negara di Arbitrase Internasional daripada mengembangkan pengelolaan Masela di darat dengan segala resiko yang tentu mereka sudah pelajari. Kita tidak boleh egois dalam hal ini kecuali kita berani mengganti seluruh pengeluaran Inpex dan meminta mereka hengkang dari Masela untuk kita kelola sendiri,” papar Ferdinand.
EWI berpendapat, sebaiknua Presiden Jokowi tidak perlu malu atau ragu jika memang harus merevisi sikapnya atas pengelolaan Blok Masela. Dalihnya, Inpex perlu kepastian berbisnis yang menguntungkan, negara juga butuh tambahan pemasukan APBN secepatnya, dengan demikian Masela perlu ketegasan sikap lanjutan dari Pemerintah apakah memaksa Inpex merevisi PODnya atau memaksa Inpex hengkang dengan mengganti seluruh biaya yang sudah mereka keluarkan berikut kompensasinya.
“Peningkatan kesejahteraan rakyat Maluku kini tertunda atas atas kondisi ini, pemasukan negara juga tertunda. Apakah ini akan dibiarkan terus oleh Presiden? Saya harap Masela tidak dijadikan sebagai ladang polemik abadi,” pungkasnya.
(bm/bti)
