JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Dosen Universitas Indraprasta PGRI (Unindra) sekaligus pegiat Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Lentera Pustaka, Syarifudin Yunus, menyoroti tingginya angka anak putus sekolah di Indonesia dan mendorong penguatan peran TBM sebagai salah satu upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Berdasarkan data hingga Desember 2024 yang menjadi rujukan dalam kajiannya, Jawa Barat mencatat angka tertinggi dalam daftar sepuluh provinsi dengan jumlah anak putus sekolah dasar, yakni 114.513 anak. Jawa Tengah berada di urutan kedua dengan 59.662 anak, disusul Jawa Timur sebanyak 57.026 anak.
“Persoalan putus sekolah tidak hanya menyangkut anak yang berhenti belajar di tengah jalan, tetapi juga lulusan SD atau sederajat yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP,” demikian pokok persoalan yang disoroti Syarifudin dalam pandangannya mengenai akses pendidikan dasar di Indonesia, Kamis (22/10/2026).
Selain tiga provinsi tersebut, Sumatera Utara mencatat 39.553 anak, Sulawesi Selatan 32.584 anak, Sumatera Selatan 29.622 anak, Banten 28.794 anak, Riau 26.881 anak, Kalimantan Barat 23.765 anak, dan Lampung 22.028 anak.
Empat provinsi di Pulau Jawa, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, menyumbang sekitar 59,8% dari total kasus dalam daftar sepuluh provinsi dengan angka tertinggi tersebut.
Syarifudin menilai keterbatasan ekonomi keluarga menjadi salah satu faktor penting yang meningkatkan risiko anak putus sekolah. Meski biaya pendidikan di sekolah negeri memperoleh subsidi pemerintah, keluarga masih harus menanggung kebutuhan lain, seperti transportasi, seragam, dan alat tulis.
Kondisi tersebut dapat semakin berat ketika anak harus membantu orang tua mencari nafkah. Di sejumlah wilayah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T), keterbatasan sarana pendidikan serta akses transportasi turut menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan pendidikan anak.
Menurut Syarifudin, penanganan persoalan tersebut membutuhkan dukungan yang tidak hanya berfokus pada sekolah formal, tetapi juga melibatkan komunitas masyarakat. Salah satu upaya yang dapat diperkuat ialah keberadaan Taman Bacaan Masyarakat sebagai ruang belajar dan pendampingan anak.
TBM, kata dia dalam gagasan yang disampaikannya, dapat berperan melalui penyediaan buku bacaan gratis, pendampingan belajar tanpa biaya, serta kegiatan literasi yang mendorong anak kembali memiliki motivasi untuk belajar. Pengelola TBM juga dapat memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya keberlanjutan pendidikan.
Bagi anak yang telah putus sekolah, TBM berpotensi membantu mengarahkan mereka untuk kembali mengakses pendidikan, termasuk melalui jalur pendidikan kesetaraan Paket A sesuai ketentuan yang berlaku.
Syarifudin menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, keluarga, sekolah, dan komunitas literasi untuk menekan angka putus sekolah. Pemerintah perlu memastikan bantuan pendidikan menjangkau keluarga yang membutuhkan, sementara gerakan masyarakat seperti TBM perlu memperoleh dukungan agar pendampingan belajar dapat diperluas hingga ke wilayah pelosok.
Penguatan peran TBM diharapkan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pendidikan anak sekaligus memperluas kesempatan belajar bagi kelompok masyarakat rentan, sejalan dengan upaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.(*)
Kontributor: Abdel Rafi
Editor: Umar Faruq
