Isyarat rekonsiliasi itu bisa ditakwilkan lewat menumpang Moda Raya Terpadu alias Mass Rapid Transit (MRT). Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) dipastikan akan mengakhiri “perseteruan” dengan membuka lembaran baru bergabung bersama guna membentuk pemerintahan baru. Episode pamungkas drama pemilihan presiden (pilpres) itu ditutup dengan tekad yang disampaikan langsung oleh Prabowo Subianto saat bertemu seterunya Jokowi di Stasiun MRT Senayan, Jakarta, pada Sabtu (13/7/2019) kemarin. Kala bertemu Jokowi, Prabowo Subianto menegaskan akan bersama mendukung Jokowi dalam membentuk pemerintahan baru. Pesannya jelas. Namun, pesan itu sejatinya bukanlah khas gaya kepemimpinan Prabowo Subianto yang selama ini dibangun dengan narasi ketegasan anti dominasi asing. Kontras dengan gaya Jokowi yang dikenal haus pencitraan dan merangkul asing seluas mungkin. Namanya juga politik, tak ada musuh abadi, yang ada hanya kepentingan.
Hubungan mereka yang sempat “keruh” sepanjang drama kontestasi pilpres lantaran tudingan Prabowo Subianto bahwa Pilpres 2019 penuh dengan kecurangan sehingga menjadikannya pilpres terburuk dalam sejarah pemilu Republik ini. Bukan cuma itu. Mayoritas pendukung Prabowo Subianto bahkan menilai praktik kecurangan, kematian ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan penangkapan beberapa tokoh kritis yang berseberangan dengan Jokowi yang mewarnai pilpres tempo hari merupakan perilaku politik yang mengakibatkan kematian demokrasi. Penyelenggaraan pemilu yang diwarnai kecurangan, penangkapan disertai kematian tak bisa dimaafkan.
Prabowo Subianto tak seharusnya mengakui kemenangan Jokowi apalagi sampai harus datang sendiri mengucapkan selamat. Pertemuan kedua sosok yang berseteru selama pilpres di Stasiun MRT Lebak Bulus kemarin jelas melukai persaan puluhan juta pendukung Prabowo Subianto.
Ketegasan sikap Prabowo Subianto dalam menjaga marwah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari kekuatan imperialisme ekonomi asing yang kerap dilontarkannya sepanjang kampanye merupakan asa yang mesti diperjuangkan dengan serius agar tak mudah redup da layu sebelum berkembang.
Rakyat menilai Prabowo Subianto mampu menjadi lokomotif perubahan itu. Balutan harmonisasi nasionalisme dengan kekuatan politik Islam yang terjalin sebagai kekuatan utama pendukung Prabowo Subianto diyakini mampu mewujudkan perubahan itu. Paling tidak bangsa ini tak terlalu jauh terperosok dalam jebakan kolonialisme ekonomi asing. Sekalipun kalah dalam pilpres yang diwarnai kecurangan bukanlah akhir dari perjuangan itu. Justru lari dari perjuangan dengan dalih pragmatisme kebutuhan ekonomi tak hanya bukan sikap ksatria tapi bisa dianggap sebagai pengkhianatan. Iya, pengkhianatan terhadap sikapnya sendiri yang pernah dipekikkan dengan lantang saat membuka acara “Mengungkapkan Fakta-fakta Kecurangan Pilores 2019” yang diselenggarakan BPN Prabowo-Sandi di Grand Sahid Hotel, Jakarta (14/5/2019). Di kesempatan itu, Prabowo dengan lantang mengatakan : “karena itu tidak mungkin saya meninggalkan rakyat Indonesia. Saya akan timbul dan saya akan tenggelam bersama rakyat Indonesia.”
Siapapun yang pernah berjuang mendukungnya dan mendengarkan pekikan itu pasti bakal kecewa. Puluhan juta pendukungnya sangat menyesali pertemuan itu yang disertai ungkapan selamat atas kemenangan seterunya. Di sini tampak jelas, pilpres tempo hari hanya sebuah pentas drama. Sungguh sangat disesalkan. Prabowo Subianto yang semula akan menjadi lokomotif perubahan bukannya melanjutkan tekadnya guna mewujudkan Indonesia Adil Makmur tapi malah sebaliknya justru mengubur asa dan cita-cita itu.
Sejumlah persoalan bangsa ini membutuhkan ketegasan pemimpin yang mampu mengelola hubungan jarak dengan penguasa sebagai oposisi yang merupakan sikap terhormat dalam merawat cita-cita yang pernah ditorehkan bersama para pendukungnya dikala awal kampanye. Memang tak mudah mewujudkannya. Tapi paling tidak menjadi oposisi bisa dipakai untuk membuktikan bahwa partai politik bukan semata warung kongkow para bohir, tetapi institusi politik tempat menggodok calon pemimpin bangsa yang mudah menyerah dengan keadaan.
Semua kesempatan emas itu dilewatkan begitu saja. Drama pilpres usai sudah. Politik transaksional sudah terjadi. Kiamat takkan datang hanya bila dua seteru politik berakhir dan bersatu mengikat rekonsiliasi untuk membangun rezim oligarki otoritarianisme baru. Yang perlu disesalkan adalah cara keduanya memelihara drama kontesasi terselubung. Para pemimpin politik laksana saudagar kelontong; menggunakan sedikit modal untuk lekas memperoleh laba. Persoalan laba kemudian melibatkan pemain lain yakni para bohir yang berperan sebagai pengubur cita-cita bersama tadi. Oleh sebab itu, untuk masa mendatang perlu dipikirkan pengaturan lebih rinci dan rigid mengenai seleksi bagi calon pemimpin bangsa masa depan terutama bagi yang hendak mengusung trma perubahan agar rakyat tak lagi dibohongi dan dikhianati.
ANDI W. SYAPUTRA
Direktur Eksekutif Government Watch (GOWA)
