Berita Terpercaya Tajam Terkini

Air Jernih di Hulu: Menyingkap Kabut Sejarah Bupati-Bupati Padang Pariaman

Ketika menelusuri nama-nama Bupati Padang Pariaman dalam etalase sejarah, saya tertumbuk, terantuk, tak tahu bertanya kemana. Pun tersesat. Di satu situs, terdapat nama Harun Zain sebagai Bupati 1975. Tentu dengan membuat perbandingan lain, nama Harun Zain tak bersua.

Ilmu sejarah dilengkapi dengan metode kritik sumber. Perbandingan sumber. Sumber primer tentu lewat dokumen tertulis. Sumber lain, bisa lewat wawancara. Tetapi ujung dari ilmu sejarah tetaplah rasionalitas. Sebagaimana ilmu-ilmu alam.

Entahlah, tidak terasa, air mata menetes. Seperti takana bana. Tentang pesan almarhum ayahanda saya, Boestami Dt Nan Sati. Di pembaringan. Saat sekarat. Usai terkena serangan stroke ketiga kalinya.

Ayah tahu, saya pandai menulis. Karena saya suka membaca. Ratusan lembar surat-menyurat antara ayah dengan saya saban bulan, terjadi selama puluhan tahun. Tulisan ayah begitu indah. Saya sangat kumal. Kami sering bertengkar. Jarang setuju-setuju saja atas apapun masalah yang kami tuliskan.

Dan saya mulai pahami, kini, salah satu yang diminta ayah adalah menulis tentang kampung halaman. Tentu Padang Pariaman, walau ayah asal Tanah Datar. Kisah Tanah Datar dan segala kemegahan sejak zaman Pagaruyung sudah banyak tertuang dalam buku.

Padang Pariaman? Yang bahkan sampai kini masih hadir di web populis Historia sebagai bagian dari olok-olok antara Hasyim Ning dengan Jenderal Ahmad Yani. Tentang bakal kesulitannya tentara pusat yang turun di pantai Pariaman. Sebab, “ditembaki” oleh rudal-rudal berwarna kuning di sepanjang pantai Pariaman.

Saya sangat mengerti kisah itu. Seperti muka saya sendiri yang dilumuri rudal-rudal kuning itu, sehingga pas tahu saya asal Pariaman: orang-orang akan “melahap” seluruh tubuh saya, seakan saya tak bisa dan tak mengerti tentang kebersihan.

Padahal, ayah mengajarkan tentang kebersihan itu lebih mirip tata cara orang-orang Belanda totok. Di meja makan. Ayah menyuci sendiri baju-baju sekolah kami. Tak boleh ditemukan bekas rokok di saku. Malam-malam, ayah bakal masuk ke kamar kami yang tidur berhimpitan. Membaui mulut kami. Ah, jangankan telinga, kaki atau tangan kami, kucing-kucing kurappun dimandiin ayah. Diobati. Ayah benar-benar mengimani kebersihan. Tidak setengah-setengah dari imannya. Begitu total. Begitu kaffah. Rumah kami tidak hanya ramai oleh anak-anaknya. Tapi juga segala jenis binatang segala rupa. Juga tetumbuhan di sekeliling halaman.

Seperti Gaek Ompong, kakek saya yang bekerja sebagai juru tulis di Jawatan Kereta Api Hindia Belanda. Sangat terkenal bersih. Tulisannya dua kali lebih indah dibanding ayah. Lengkung huruf tulisan tangan yang seperti memahat setiap sisi, tebal tipis.

Sampai benar-benar dikejar dengan deadline menulis sejumlah kolom di koran-koran, saya tak terbiasa dengan mesin ketik atau komputer. Saya menulis kolom dengan tulisan tangan. Baru saya pindahkan ke komputer. Seperti banyak peneliti di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengingat saya, sebagai predator paling rakus dlaam menggunakan kertas.

Ya, guna memastikan tulisan saya benar-benar terasa sebagai tulisan tangan, saya kembali mencorat-coret artikel yang sudah saya print out. Dua-hingga tiga kali. Tentu dengan perasaan penuh dosa. Saya mendapatkan honor dari tulisan-tulisan itu. CSIS? Sebagai institusi tak dapat apa-apa. Saya seperti pencuri dengan nama mentereng sebagai intelektual.

Baru kini saya sadar, ada yang perlu digaungkan. Hampir seluruh tulisan tangan saya di rumah tengah sawah kala pulang kampung, lalu saya ketik ulang di Jakarta, mampu merambah halaman-halaman penting kolom-kolom koran terkenal. Pun tanggapan dari pembaca sungguh terasa. Kebanyakan orang-orang tua, termasuk dari Daoed Joesoef. Sekretaris pribadi Daud Beureueh bahkan mengirimkan tulisan tangan, beserta dokumen penting, ke alamat saya. Prof Dr Ali Hasyimi, Ketua Majelis Ulama Aceh. Dia menangis membaca tulisan saya.

Pun, tak jarang saya menulis sambil menangis. Ketika Dhortheys Hiyo Eluay tewas. Ketika Tengku Abdullah Syafiie ditembus peluru. Ayah yang “mengajarkan” cara itu, walau ia dikenal dengan watak yang keras. Jejak tangis ayah terbaca dalam tintanya.

Ketika malam ini saya mencoba menelusuri nama-nama Bupati Padang Pariaman sejak 1945, saya sungguh merasakan “makna” dibalik ucapan dan “tuntutan” ayah. Sebagai sejarawan, saya merasa kekosongan demi kekosongan terhampar. Sedikit sekali informasi. Lebih sedikit data. Padang Pariaman adalah negeri yang berdebur ombak. Hingga berlurah-bergunung. Sulit bertemu naskah daun lontar.

Sungguh, saya menjadi iri menelusuri tanah-tanah di belahan tempat saya menimba ilmu dan kehidupan. Jawa. Pun daerah lain. Masih kaya dengan naskah dari masa lalu. Pun di Buton sana.

Padang Pariaman? Hanya untuk mencari tahu nama dan riwayat kepemimpinan para bupati di Padang Pariaman, saya harus meludah ke langit. Bersua, tapi tak bertemu.

Walau sudah ada sejak zaman Indonesia merdeka, sosok bupati yang baru benar-benar bisa bekerja adalah JB Adam, 1961-1966. Beliau adalah bupati pertama yang bisa memerintah selama lima tahun, dalam siklus kepemimpinan lima tahunan sesuai dengan UUD 1945. Dekrit Presiden Sukarno 5 Juli 1959 sesungguhnya telah memberi mandat yang lebih lapang kepada Bupati JB Adam untuk menunjukkan makan tangannya.

Sebelum itu? Tak ada yang bisa dilakukan dalam masa jabatan yang singkat. Yang terdengar malah lebih banyak kisah konflik. Perang kemerdekaan. Perang gerilya. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pemerintahan Revolusioner Rakyat Indonesia. Pasukan Harimau Sago. Pendekar-pendekar berbaju hitam. Tentara-tentara pusat. Partai Komunis Indonesia. Segala macam rupa pergolakan di Jakarta langsung mengalirkan “darah konflik” ke jorong, kampuang, dan nagari di Padang Pariaman.

Walau, tentu, terdapat juga nama-nama yang bisa menjaga marwah. Berpendidikan Belanda. Berpegangan kepada Al Qur’an dan Hadist. Kekacauan seakan sirna, ketika nama-nama itu hadir dalam medan nan bapaneh, laga-laga. Orang-orang berambut putih. Perpikiran bersih. Alam terkembang jadi guru.

Jabatan bupati hanya satu, dua, hingga tiga tahun, selama lima belas tahun. Bersumber dari UUD Sementara 1950-kah? Atau lebih awal lagi, berasal dari UUD Republik Indonesia Serikat? Toh dalam masa-masa yang “hinggap tak merayap” itu, Bukittinggi menjadi simbol utama Sumatera, Sumatera Tengah, hingga Sumatera Barat. Padang baru menjadi Ibukota Provinsi Sumatera Barat pada 29 Mei 1958. Diluar Bukittinggi? Sejarah daerah yang lindap. Pudur seperti dama togok yang bikin hitam hidung.

Terdapat delapan belas orang yang pernah menjadi bupati di Padang Pariaman. Tunggu dulu? Apa benar? Ada juga sejumlah website yang menulis lebih banyak. Sungguh serakan informasi yang sangat coreng moreng. Tak ada yang “ditugaskan” untuk bekerja di laptop, di kegelapan malam, lalu mengoreksi halaman-halaman terbuka. Bisa wikipedia edisi bahasa Inggris, bahasa Minang, bahasa Indonesia, Belanda, Portugis, atau Arab.

Bahkan website resmi milih pemerintahan daerah terasa tak dikerjakan dengan rapi. Seakan tak ada “kurator” atas segala sesuatunya.

Selama menjadi pejabat di lingkungan pemerintahan kabupaten, kota, hingga provinsi, ayah paling tidak bekerja dalam masa Bupati Muhammad Noer (1966-1975), Muhammad Zein Chatib (1975-1980), Anas Malik (1980-1990) dan Zainal Bakar (1990-1994). Sungguh, saya ingin tahu, apa yang ia kerjakan, bersama sosok-sosok yang berwatak sekeras baja seperti Anas Malik, dalam generasi mereka diingat.

Comments are closed.