SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang telah melahirkan kepemimpinan baru untuk masa khidmat 2026-2031. Setelah kontestasi berakhir, seluruh elemen NU dinilai perlu kembali disatukan melalui rekonsiliasi dan konsolidasi organisasi.
Koordinator Forum Aktivis NU Jawa Timur, Sudarsono Rahman, mengatakan kemenangan dalam Muktamar tidak boleh melahirkan sikap merasa paling berhak menentukan arah NU. Sebaliknya, pihak yang tidak berada di barisan pemenang juga tidak semestinya merasa tersisih dari rumah besar NU.
“Yang menang tidak boleh merasa memiliki NU. Yang kalah tidak boleh merasa kehilangan NU,” kata Sudarsono saat diwawancarai, Jumat (4/9/2026) malam.
Ketua PW IPNU periode 1988-1992 itu mengatakan NU terlalu besar untuk terus berada dalam sekat-sekat kontestasi. Menurut dia, setelah Muktamar selesai, energi organisasi harus dikembalikan untuk mengurus umat.
“NU bukan milik kelompok yang memenangkan Muktamar. NU adalah amanah sejarah para ulama dan rumah besar bagi umat,” ujarnya.
Menurut Sudarsono, kepemimpinan baru PBNU menghadapi pekerjaan penting setelah Muktamar, yakni memulihkan hubungan antar elemen organisasi yang dalam beberapa tahun terakhir sempat mengalami ketegangan.
Ia menyinggung pembekuan kepengurusan di sejumlah daerah, persoalan hasil konferensi PWNU dan PCNU, hingga konflik elite organisasi yang berujung pada saling pemberhentian.
Berbagai persoalan tersebut, kata dia, semestinya menjadi pelajaran agar NU memiliki cara yang lebih dewasa dalam mengelola perbedaan.
“Semua itu tidak perlu lagi diperpanjang. Pengalaman tiga tahun terakhir harus menjadi cermin bahwa NU membutuhkan cara baru dalam mengelola perbedaan,” kata Sudarsono.
Ia menilai ketegangan di tingkat elite tidak berhenti di struktur organisasi. Konflik tersebut dapat merembet ke tingkat bawah dan membuat warga NU bingung, bahkan berpotensi terbelah.
Karena itu, rekonsiliasi perlu menjadi bagian dari agenda awal kepemimpinan PBNU Masa Khidmat 2026-2031.
Sudarsono mengatakan rekonsiliasi perlu diikuti dengan konsolidasi struktural. Hubungan PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU hingga ranting harus kembali ditata berdasarkan mekanisme organisasi dan prinsip saling menghormati.
Menurut dia, hasil permusyawaratan organisasi di tingkat wilayah dan cabang harus dihormati. Perbedaan pilihan dalam kontestasi juga tidak boleh menjadi alasan untuk menyingkirkan pihak lain.
“Permusyawaratan di tingkat wilayah dan cabang harus dihormati. Mekanisme organisasi harus dijaga. Perbedaan pilihan tidak boleh menjadi alasan untuk saling menyingkirkan,” ujarnya.
Ia juga meminta kaderisasi diperkuat agar konsolidasi organisasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menghidupkan kembali basis-basis kader NU.
Sementara berbagai tudingan yang muncul terkait pelaksanaan Muktamar Ke-35, seperti isu penculikan, karantina pemilik suara, politik uang, dan dugaan keterlibatan kekuasaan, menurut Sudarsono harus ditempatkan secara proporsional.
“Tudingan-tudingan tersebut tentu membutuhkan pembuktian. Jangan sampai tuduhan menjadi alasan untuk memperpanjang konflik. Yang lebih penting sekarang adalah mengembalikan kepercayaan,” katanya.
Ulama sebagai Kompas
Selain konsolidasi struktural, Sudarsono menilai NU membutuhkan penguatan konsolidasi keulamaan. Ia berharap para kiai sepuh mendapatkan ruang yang lebih strategis dalam menentukan arah organisasi.
Menurut dia, para kiai sepuh memiliki kedalaman ilmu, pengalaman, keteladanan, dan jarak yang relatif lebih jauh dari kepentingan kontestasi. Karena itu, mereka dapat menjadi penjaga arah organisasi.
“Organisasi boleh bergerak cepat, tetapi kompasnya harus tetap berada di tangan ulama,” kata Sudarsono.
Ia mengatakan keberadaan para kiai sepuh dalam jajaran Mustasyar jangan hanya dipahami sebagai pelengkap struktur organisasi. Dalam persoalan strategis, ketegangan antar pengurus, maupun sikap NU terhadap persoalan kebangsaan, pandangan para ulama senior perlu menjadi salah satu pertimbangan utama.
Dengan cara itu, kata Sudarsono, dinamika organisasi tetap berada dalam koridor Khittah NU, tradisi keulamaan, dan kemaslahatan umat.
Sudarsono juga mendorong PBNU memperkuat konsolidasi kultural dengan kembali mendengar suara warga NU di akar rumput.
Menurut dia, NU di tingkat kampung tumbuh bukan karena perebutan jabatan, melainkan melalui pengajian, pesantren, madrasah, masjid, tahlilan, gotong royong, dan berbagai tradisi sosial yang telah mengakar di masyarakat.
“Karena itu, kepemimpinan baru PBNU harus berani mendengarkan suara kiai kampung, pesantren, kader, ranting, komunitas, dan para aktivis NU,” ujarnya.
Berbagai kelompok dan jaringan kultural NU, lanjut Sudarsono, tidak harus selalu dipandang sebagai kekuatan di luar struktur yang perlu dicurigai.
“Mereka adalah bagian dari energi sosial NU. Tidak semuanya harus berada dalam struktur, tidak semuanya harus diberi jabatan, tetapi semuanya layak didengarkan,” katanya.
Menurunkan Ego
Sudarsono berharap Ketua Umum PBNU dan seluruh jajaran kepengurusan baru menjadikan rekonsiliasi sebagai salah satu prioritas setelah Muktamar.
Menurut dia, merangkul semua pihak berarti membuka ruang dialog dengan mereka yang mendukung maupun yang mengkritik kepemimpinan baru.
“Merangkul bukan hanya mereka yang mendukung, tetapi juga mereka yang mengkritik. Mengajak berbicara bukan hanya mereka yang berada di dalam struktur, tetapi juga mereka yang berada di luarnya,” katanya.
Ia mengingatkan agar konflik elite tidak sampai menggerus kepercayaan warga NU terhadap ulama.
Ketika perbedaan dan kontestasi berubah menjadi saling membuka aib organisasi, kata Sudarsono, dampaknya tidak lagi sekadar menyangkut reputasi individu.
“Yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar reputasi individu. Yang dipertaruhkan adalah marwah ulama dan kepercayaan umat,” ujarnya.
Karena itu, ia mengajak seluruh pihak menurunkan ego setelah Muktamar Ke-35 selesai.
“Berhenti menghitung siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mulai menghitung berapa banyak hati yang dapat dipertemukan kembali,” kata Sudarsono.
Menurut dia, NU saat ini tidak membutuhkan lebih banyak sekat, melainkan jembatan. NU juga tidak membutuhkan pertengkaran yang berkepanjangan, tetapi persaudaraan.
“NU membutuhkan kepemimpinan yang mampu merangkul semua, dengan ulama tetap menjadi kompasnya,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Barikade Gus Dur itu mengakhiri keterangannya.(*)
Kontributor: Abdel Rafi
Editor: Umar Faruq
